ENDARTO, APRILINA DWININGTYAS (2024) ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS PUTUSAN BANDING NO. 15/PID.SUS/2023/PT SMG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 19.C1.0068_APRILINA DWININGTYAS ENDARTO_COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 19.C1.0068_APRILINA DWININGTYAS ENDARTO_BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 19.C1.0068_APRILINA DWININGTYAS ENDARTO_BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 19.C1.0068_APRILINA DWININGTYAS ENDARTO_BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 19.C1.0068_APRILINA DWININGTYAS ENDARTO_BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 19.C1.0068_APRILINA DWININGTYAS ENDARTO_DAPUS_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 19.C1.0068_APRILINA DWININGTYAS ENDARTO_LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kekerasan fisik dalam rumah tangga sekarang ini marak terjadi dimana-mana. Kekerasan itu dianggap suatu kejadian biasa dan umum dilakukan oleh pelaku maupun korban. Keluarga yang mengalami kejadian tersebut menganggap tidak perlu orang lain mengetahuinya karena kejadian itu adalah suatu kejadian yang memalukan bagi keluarga. Pembahasan dalam penelitian kekerasan fisik lingkup keluarga diperlukan metode penelitian yang akurat dan teliti, yaitu: melalui metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. Sumber data penelitian diambil dari kasus Putusan Banding Nomor. 15/PID.SUS/2023/PT SMG, sehingga judul yang diambil adalah “Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan Seorang Suami Terhadap Istri”. Fakor-faktor penyebab pelaku tindak kekerasan fisik terhadap korban, antara lain masalah: ekonomi, anak, sopan santun berbicara, patriarki, salah paham dan psikologi. Pemerintah melindungi korban melalui Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ancaman hukuman Pasal 351 Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, kepolisian, korban dan masyarakat dalam pencegahan terjadinya kekerasan fisik melalui pelaporan kepada pihak kepolisian agar ada efek jera bagi pelaku, Harapan pemerintah agar masyarakat dapat bertindak bijaksana dalam meghadapi masalah keluarga sehingga keharmonisan keluarga tetap terjaga dalam kehidupan berkeluarga bagi seluruh warga negara Indonesia.

Actions (login required)

View Item