Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adanya Kebijakan Anti Korupsi di Indonesia Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi

Husodo, Christian (2020) Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adanya Kebijakan Anti Korupsi di Indonesia Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi. Other thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

[img] Text (COVER)
16.G1.0022_COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text (BAB 1)
16.G1.0022_BAB 1.pdf

Download (503kB)
[img] Text (BAB 2)
16.G1.0022_BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (305kB)
[img] Text (BAB 3)
16.G1.0022_BAB 3.pdf

Download (539kB)
[img] Text (BAB 4)
16.G1.0022_BAB 4.pdf

Download (614kB)
[img] Text (BAB 5)
16.G1.0022_BAB 5.pdf

Download (241kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
16.G1.0022_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (472kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
16.G1.0022_LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi adanya korupsi yang terjadi pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dengan mencari tahu faktor-faktor yang dapat mendorong rasio penerapan kebijakan anti korupsi perusahaan menjadi lebih besar. Faktor-faktor tersebut antara lain Independensi Dewan Komisaris (IDK), Kompetensi Komite Audit (KKA), Kepemilikan Institusional (KI), Kepemilikan Manajerial (KM), Kepemilikan Blockholder (KB), Kepemilikan Pemerintah (KP), dan Tata Kelola Perusahaan (TKP) yang akan diteliti pengaruhnya terhadap proporsi kelengkapan Kebijakan Anti Korupsi (KAK) di perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif yang melakukan analisis laporan kuangan perusahaan pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dari tahun 2013-2018 yang perusahaannya telah terdaftar di BEI pada tahun 2018. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa Komptensi Komite Audit (KKA), Kepemilikan Institusioanal (KI), Kepemilikan Manajerial (KM), Kepemilikan Pemerintah (KP) dapat berpengaruh positif terhadap proporsi kelengkapan kebijankan anti korupsi (KAK) yang telah diukur dengan index (Dissanayake 2012). Sedangkan hipotesis lain seperti Independensi Dewan Komisaris (IDK), Kepemilikan Blockholder (KB), dan Tata Kelola Perusahaan (TKP) tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Anti Korupsi (KAK) perusahaan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 657 Accounting
Divisions: Faculty of Economics and Business > Department of Accounting
Depositing User: ms F. Dewi Retnowati
Date Deposited: 23 Apr 2021 04:18
Last Modified: 23 Apr 2021 04:18
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/24587

Actions (login required)

View Item View Item