IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB NEGARA PASCA-KONFLIK SOSIAL BERBASIS AGAMA KELOMPOK SUNNI-SYIAH, SAMPANG-MADURA

Simandjuntak, Marcella Elwina and Suroto, Valentinus and SARWO, YOHANES BUDI and Setianto, Benny Danag (2020) IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB NEGARA PASCA-KONFLIK SOSIAL BERBASIS AGAMA KELOMPOK SUNNI-SYIAH, SAMPANG-MADURA. In: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat: “URGENSI PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM KONTEKS BUDAYA INDONESIA SEBAGAI WUJUD KETANGGUHAN BANGSA”, October, 20, 2020, Tarumanegara University, via Zoom.

	Text (Conference Proceeding) Lengkap_Marcella_SENAPENMAS_UNTAR_2020.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text KONFERENSI SENAPENMAS UNTAR - Buku Program dan Makalah.pdf Download (873kB)

Abstract

Sudah sejak lama, kegiatan komunitas Syiah di berbagai belahan Indonesia mendapatkan resistensi atau penolakan yang kuat dari masyarakat sekitar. Di beberapa daerah, resistensi tidak berkembang menjadi konflik terbuka seperti yang terjadi di Sampang, Madura. Walaupun puncak konflik telah terjadi lebih dari 7 tahun yang lampau, sampai saat ini konflik antara komunitas Sunni–Syiah yang terjadi di Sampang masih menyisakan berbagai persoalan. Dikarenakan berbagai alasan, terutama keamanan, sampai saat ini, komunitas Syiah belum bisa kembali ke kampungnya dan masih ditampung Pemerintah Propinsi Jawa Timur di Sidoardjo. Negara memiliki tanggung jawab menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tanggung jawab negara ini tidak semata dilakukan saat konflik berlangsung, namun juga harus dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul pasca-konflik. Paper hasil penelitian ini hendak melihat bagaimana pelaksanaan tanggungjawab negara, terutama pascakonflik dalam menyelesaikan konflik sosial antara komunitas Sunni dan Syiah di Sampang-Madura. Penelitian ini masuk ranah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer terutama diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam dan FGD dengan pihak yang terlibat konflik, NGOs pendamping dan pihak Pemerintah. Data sekunder diperoleh dengan mengkaji aturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan topik yang diangkat. Untuk menyelesaikan konflik, sampai saat ini Pemerintah masih menempuh jalur rekonsiliasi. Pemerintah juga telah berupaya melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-konflik bagi kedua pihak. Walaupun telah diupayakan dengan sungguh-sungguh, tampaknya upaya ini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Beberapa opsi penyelesaian yang ditempuh Pemerintah belum dapat terlaksana dengan optimal, karena kedua belah pihak masih bersikukuh pada pendapatnya masing-masing. Kata Kunci: Tanggungjawab Negara, Konflik Sosial Berbasis Agama, Sunni-Syiah. Activities of Shiite (Shia) communities have long been rejected by some religious groups and happened in many different parts of Indonesia. In some areas, the rejection or resistance was not developed into an open conflict as happened in Sampang, Madura. Although the peak of the conflict had taken place more than 7 years ago, nowadays problems still occur. For security reasons, up to now, the Shiite communities have not been able to return to their home-village. They are still living in the shelter accommodated by the East Java Provincial Government in Sidoardjo. As ordered by law, State cq Government, has responsibilities to resolve social conflicts occurred in society, including all post-conflict issues. This paper will try to bring up the implementation of state responsibilities to resolve social-religious-based conflicts between Sunni and Shiite communities in Sampang-Madura.The domain of this research is qualitative research. Primary data is mainly obtained by conducting in-depth interviews and focus group discussions with conflicting parties, accompanying NGOs and the local and regional government officials. Secondary data is obtained by reviewing relevant legislation and literature. Until now, the state cq. government is still pursuing and carrying on the reconciliation process, conducting rehabilitation and doing physical reconstruction by building houses, schools, mosque etc. destroyed during the conflict. But, despite the earnestness, all efforts still seem to be fruitless and failed. Some of the post-conflict settlement options pursued by the Government could not be implemented properly and optimally, since both parties are still maintaining their respective judgements and/or opinions. Keywords: State Responsibilities, Religious Based Conflict, Sunni-Shiite (Shia).

Item Type:	Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:	300 Social Sciences > Social Support 300 Social Sciences > 360 Social problems and social services > Violence
Divisions:	Faculty of Law and Communication
Depositing User:	Ms Marcella Elwina Simandjuntak
Date Deposited:	08 Mar 2021 04:15
Last Modified:	08 Mar 2021 04:15
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/23654

Actions (login required)

View Item