SUGIARTO, YUDI (2008) HUBUNGAN KERJA DOKTER KONTRAK DI PUSKESMAS (STUDI KASUS DI PUSKESMAS JAKARTA UTARA). Masters thesis, Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
|
Text (COVER)
06.93.0168-Yudi Sugiarto COVER.pdf Download (418kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
06.93.0168-Yudi Sugiarto BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB) |
|
|
Text (BAB II)
06.93.0168-Yudi Sugiarto BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB III)
06.93.0168-Yudi Sugiarto BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB) |
|
|
Text (BAB IV)
06.93.0168-Yudi Sugiarto BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (807kB) |
|
|
Text (BAB V)
06.93.0168-Yudi Sugiarto BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
06.93.0168-Yudi Sugiarto LAMPIRAN.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstract
Setelah adanya peraturan tentang dokter Pegawai Tidak Tetap (PIT) banyak sekali sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang mengalami kekurangan dolder, demikian juga yang terjadi pada puskesmas - puskesmas yang ada di Jakarta, sehingga dengan kekurangan dokter tersebut puskesmas membuat kebijakan dengan cara melakukan kontrak dengan dokter yang telah melaksanakan PTT maupun dokte yang belum melaksanakan tugas PTT sebagai tenaga medis di Ruskesmas, namun demikian bentuk hubungan kerja yang dilakukan antara kepala puskesmas dengan dokter yang bersangkutan hanya berupa surat penugasan. Hubungan yang 1idak jetas ini dimanfaatkan baik oleh dokter maupun puskesmas seperti dokter yang beke~a seenaknya dan tidak mengikuti jam kerja serta adanya penurunan upah yang dilakukan oleh puskesrnas. Sebenamya hal ini tidak boleh terjadi karena menurut Permenkes No 1199/MenkeSiPer1Xl2004 lelah mengatur tentang Pedoman Pengadaan =r enaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Saran a Kesehatan Milik Pemerintah yaitu suatu perjanjian kerja yang harus dibuat ra tertulis, dalam waktu tertenlu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis sosiologis dan ditemukan bahwa puskesmas tidak membuatkan sur t perjanjian kerja dengan dokter kontrak, lama kerja yang telah melebihi 3 tatlun dan kepala puskesmas maupun dokter belum mengetahui adanya Permenkes 1199IMenkeslPerIXl2004. Pelaksanaan hubungan kerja yang dilakukan di puskesmas wilayah Jakattfl Utara dengan dokter kontrak merupakan hubungan kerja yang tidak jelas, karena tidak berupa suatu perjanjian kerja yaitu perjanjian kerja perorangan yang tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hubungan kerja yang di erlukan a alah berupa perjanjlan kerja yang tertulis, dalam waktu tertentu yang memuat materi syara -syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak dan mengikuti ~Ia per.janjian kerja yang sesual dengan Permenkes No. :1199/MenkesiPerIXl2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di sarana kesehatan milik Pemerintah· dimana masing-masing pihak dapat mentaati pe~anjiall ke~a yang telah disepakati dan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta melaksanakan kewajiban dan haknya. Kata kunci: Puskesmas, hubungan kerja, dokder kontrak
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 320 Political science |
| Divisions: | Graduate Program in Master of Law |
| Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
| Date Deposited: | 10 May 2017 04:28 |
| Last Modified: | 10 May 2017 04:28 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/14175 |
Actions (login required)
 |
View Item |
