MEKANISME PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (RESTITUSI) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG SELATAN

FITRIANA, ELLY (2007) MEKANISME PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (RESTITUSI) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG SELATAN. Diploma thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text (COVER) 04.31.0003 Elly Fitriana COVER.pdf Download (93kB) | Preview
	Text (BAB I) 04.31.0003 Elly Fitriana BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB)
	Text (BAB II) 04.31.0003 Elly Fitriana BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB)
	Text (BAB III) 04.31.0003 Elly Fitriana BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB)
	Text (BAB IV) 04.31.0003 Elly Fitriana BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB)
	Text (BAB V) 04.31.0003 Elly Fitriana BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (55kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 04.31.0003 Elly Fitriana DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (49kB) | Preview

Abstract

Mulai tahun 2001, setelah UU No. 18 Tahun 2000 efektif berlaku, mekanisme restitusi PPN mengalami perubahan mendasar. PKP boleh mengajukan permohonan restitusi pada setiap Masa Pajak. Pada kurun waktu tahun 1995 sampai dengan tahun 2000, PKP pada umumnya hanya boleh mengajukan permohonan restitusi pada akhir tahun buku. Hanya PKP Eksportir dan PKP yang menjadi Pemasok Pemungut PPN yang boleh mengajukan permohonan restitusi pada setiap Masa Pajak, dengan batasan maksimum 7 % dari Nilai Ekspor dan Nilai Penyerahan kepada Pemungut PPN pada Masa Pajak yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01/PJ./1995 tanggal 4 Januari 1995 yang berlaku sampai dengan tanggal 17 April 1996. Kemudian diganti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 28/PJ./1996 tanggal 17 April 1996.Mulai 1 Januari 2001, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-160/PJ./2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Penghitungan dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (13) dan Pasal 10 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2000 diatur Mekanisme Restitusi PPN dan/ atau PPnBM.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	300 Social Sciences > 330 Economics > Taxation
Divisions:	Faculty of Economics and Business > Department of Taxation
Depositing User:	Mrs Christiana Sundari
Date Deposited:	02 Feb 2017 06:25
Last Modified:	02 Feb 2017 06:25
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/12652

Actions (login required)

View Item