SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAPORKAN SELURUH PENGHASILANNYA YANG MEMPUNYAI PEKERJAAN BEBAS SEBAGAI PEDAGANG ECERAN BAHAN BANGUNAN

HANANTA, IVONE BERGHIE STEFFI (2014) SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAPORKAN SELURUH PENGHASILANNYA YANG MEMPUNYAI PEKERJAAN BEBAS SEBAGAI PEDAGANG ECERAN BAHAN BANGUNAN. Diploma thesis, Prodi Perpajakan Unika Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 10.31.0002 Ivone Berghie Steffi Hananta COVER.pdf Download (478kB) | Preview
	Text (BAB I) 10.31.0002 Ivone Berghie Steffi Hananta BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)
	Text (BAB IV Available document only in Soegijapranata Catholic University) 10.31.0002 Ivone Berghie Steffi Hananta BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10.31.0002 Ivone Berghie Steffi Hananta DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (109kB) | Preview
	Text (BAB V Available document only in Soegijapranata Catholic University) 10.31.0002 Ivone Berghie Steffi Hananta BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB)
	Text (BAB III Available document only in Soegijapranata Catholic University) 10.31.0002 Ivone Berghie Steffi Hananta BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text (BAB II Available document only in Soegijapranata Catholic University) 10.31.0002 Ivone Berghie Steffi Hananta BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)

Abstract

Dewasa ini, banyak dugaan mengenai SPT yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan. Harta milik Wajib pajak Orang Pribadi tentunya harus berkesinambungan dengan penghasilan dalam laporan SPT yang dilaporkan. Jika nilai perolehan harta yang dimiliki jauh lebih besar dan melebihi kewajaran penghasilan tentu akan menimbulkan dugaan Direktur Jenderal Pajak bahwa laporan yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya kasus Bapak A yang diduga tidak melaporkan seluruh penghasilannya tahun 2010 hingga 2012 karena pembelian rumah yang melebihi kewajaran penghasilan dalam SPT yang telah dilaporkan. Berdasarkan dugaan tersebut, DJP akan menerbitkan surat himbauan pembetulan SPT. Jika Wajib Pajak membetulkan SPT yang menimbulkan hutang Pajak lebih besar maka ada denda yang harus ditanggung Wajib Pajak tersebut. Bapak A seharusnya melaporkan dengan benar penghasilannya supaya terhindar dari sanksi yang mungkin terjadi serta melengkapi diri dengan pengetahuan perpajakan sehingga mengurangi kesalahan jika ada peraturan baru.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 343 Military, defense, public property, tax, trade & industrial law
Divisions:	Faculty of Psychology > Department of Psychology
Depositing User:	Mrs Rikarda Ratih
Date Deposited:	30 Aug 2015 11:12
Last Modified:	30 Aug 2015 11:12
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/1080

Actions (login required)

View Item