INDRASWARI, SILVIANA PUTRI (2026) PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN DENGAN SISTEM PEMETAAN RUJUKAN BAGI PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH DI KABUPATEN MADIUN. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 24.C2.0043 - DR. SILVIANA PUTRI INDRASWARI-COVER_a.pdf Download (911kB) | Preview
	Text 24.C2.0043 - DR. SILVIANA PUTRI INDRASWARI-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 24.C2.0043 - DR. SILVIANA PUTRI INDRASWARI-DAPUS _a.pdf Download (905kB) | Preview
	Text 24.C2.0043 - DR. SILVIANA PUTRI INDRASWARI-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D) merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam sistem hukum nasional. Namun, implementasi pengaturan pemetaan rujukan di Kabupaten Madiun masih menimbulkan permasalahan karena membatasi akses pelayanan kesehatan berdasarkan wilayah administratif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disharmonisasi antara pengaturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem rujukan pelayanan kesehatan, sehingga pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi peserta PBI-D belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengaturan pemetaan rujukan bagi peserta PBI-D dalam sistem hukum nasional serta mengkaji implementasinya dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan di Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan di Puskesmas Klagenserut. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan, yang kemudian dibandingkan dengan pengaturan di daerah khususnya di Kabupaten Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan sistem rujukan telah memadai dalam menjamin hak pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip ekuitas, portabilitas, kebutuhan medis, dan aksesibilitas. Namun, pada tingkat daerah masih terdapat disharmonisasi antara peraturan perundangundangan dengan pengaturan pemetaan rujukan yang membatasi akses pelayanan. Implementasi kebijakan yang dituangkan dalam pengaturan tersebut belum efektif karena penggunaan kewenangan pemerintah daerah tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan sistem rujukan. Hambatan yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian substansi hukum, keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan, serta faktor budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pengaturan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

Actions (login required)

View Item