DEBIANA DEWI SUDRADJAT, DEBIANA DEWI SUDRADJAT (2026) KEBIJAKAN HUKUM PENGELOLAAN TRANSPLANTASI ORGAN BERBASIS DONOR MATI BATANG OTAK/MATI OTAK DI INDONESIA. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 24.C2.0028 - DEBIANA DEWI SUDRADJAT-COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 24.C2.0028 - DEBIANA DEWI SUDRADJAT-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 24.C2.0028 - DEBIANA DEWI SUDRADJAT-DAPUS_a.pdf Download (996kB) | Preview
	Text 24.C2.0028 - DEBIANA DEWI SUDRADJAT-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Peningkatan kasus penyakit degeneratif di Indonesia memicu lonjakan kebutuhan transplantasi organ, namun sistem pelayanan kesehatan nasional menghadapi kendala serius berupa keterbatasan donor hidup (living donor) yang berimplikasi pada maraknya praktik ilegal perdagangan organ tubuh manusia lintas negara. Pemanfaatan donor mati berbasis kematian batang otak atau mati otak (MBO/MO) berpotensi besar menjadi solusi klinis yang berharga, namun hingga saat ini pelaksanaan transplantasi organ dari donor jenazah tersebut belum pernah terealisasi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terkait transplantasi organ dengan sumber donor MBO/MO, bagaimana kecukupan pengaturan tersebut, serta bagaimana arah pembentukan kebijakan hukum yang ideal (ius constituendum) di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, yang dilengkapi dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatifdeskriptif melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, prinsip bioetika, serta praktik internasional terkait transplantasi organ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum transplantasi organ dengan sumber donor MBO/MO di Indonesia telah memiliki dasar normatif, namun masih terdapat kelemahan dalam aspek kepastian hukum, kelembagaan, pengawasan, mekanisme persetujuan donor, serta sistem registrasi dan distribusi organ. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan kebijakan hukum yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berbasis pada prinsip keadilan, kemanusiaan, kemanfaatan, serta pelindungan hak asasi manusia guna mewujudkan sistem transplantasi organ yang transparan, aman, dan berkelanjutan di Indonesia.

Actions (login required)

View Item