ESSIANDA, VANIA (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PROFESI DOKTER SEBAGAI MODEL IKLAN. S2 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 25.C2.0057 - VANIA ESSIANDA-COVER _a.pdf Download (776kB) | Preview
	Text 25.C2.0057 - VANIA ESSIANDA-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 25.C2.0057 - VANIA ESSIANDA-DAPUS _a.pdf Download (845kB) | Preview
	Text 25.C2.0057 - VANIA ESSIANDA-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Hak konsumen dalam mendapat informasi yang jujur dan tidak menyesatkan merupakan pilar utama dalam pelayanan kesehatan. Namun, maraknya penggunaan profesi dokter sebagai model iklan produk kesehatan komersial menciptakan kontradiksi antara regulasi normatif (das sollen) dengan praktik di lapangan (das sein). Kehadiran figur dokter dalam iklan sering kali memicu bias kognitif yang memengaruhi keputusan medis konsumen secara keliru, sehingga berpotensi mengancam keselamatan publik. Tujuan riset ini ialah guna menganalisa pengaturan hukum mengenai dokter sebagai model iklan, mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen, serta menelaah sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengevaluasi berbagai aturan teknis serta kode etik yang mengatur batasan profesionalitas tenaga medis dalam ranah periklanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dokter dalam iklan komersial secara tegas dilarang oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/2010 dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Dokter hanya diperkenankan tampil dalam iklan layanan masyarakat yang bersifat edukatif dan non-komersial . Perlindungan bagi konsumen diatur secara preventif melalui hak atas informasi yang benar serta secara represif melalui mekanisme ganti rugi dan sanksi administratif hingga pidana bagi pelaku usaha periklanan yang melanggar standar mutu dan etika. Kesimpulan penelitian didapatkan bahwa terdapat sinkronisasi harmonis antara regulasi kesehatan dan perlindungan konsumen dalam upaya preventif terhadap informasi menyesatkan. Namun, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap dinamika media digital serta penguatan pengawasan lintas sektoral guna menjamin kepastian hukum dan martabat profesi medis.

Actions (login required)

View Item