GLORY,KIM, SERAFIM MIKTAM (2026) PELINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS ATAS KARYA CIPTA LAGU YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C1.0010 - SERAFIM MIKTAM GLORY, KIM_cover.pdf Download (934kB) | Preview
	Text 22.C1.0010 - SERAFIM MIKTAM GLORY, KIM_isi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0010 - SERAFIM MIKTAM GLORY, KIM_dapus.pdf Download (874kB) | Preview
	Text 22.C1.0010 - SERAFIM MIKTAM GLORY, KIM_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (800kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran hak cipta lagu yang telah ditinggal mati oleh penciptanya, khususnya pada kasus penggunaan lagu "Aku Papua" tanpa izin ahli waris dalam acara PON XX Papua tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelindungan hukum terhadap karya cipta lagu bagi ahli waris dan efektivitas penegakan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, antara lain Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, perwakilan, LMK PAPPRI, serta pengacara ahli waris lagu "Aku Papua". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta di Indonesia menganut prinsip otomatis (declaratoir), di mana hak moral dan hak ekonomi melekat sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ekonomi tersebut beralih kepada ahli waris sebanyak 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Terkait royalti, Pasal 87 dan Pasal 89 UUHC 2014 mewajibkan penggunaan komersial melalui LMK, sementara penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui mediasi berdasarkan Pasal 94 UUHC 2014 atau gugatan perdata sesuai Pasal 99 UUHC 2014. Secara pidana, penggunaan lagu tanpa izin untuk tujuan komersial diancam sanksi penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 Miliar berdasarkan Pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC 2014. Pelaksanaan pelindungan hukum dalam kasus lagu "Aku Papua" pada PON XX 2021 menunjukkan adanya disparitas antara norma hukum (das sollen) dan realitas implementasi (das sein). Antara para pihak sudah melakukan mediasi namun gagal sehingga berlanjut ke penyelidikan. Penggunaan lagu “Aku Papua” merupakan penggunaan komersial dikarenakan adanya stan makanan dan minuman dalam PON. Meskipun ahli waris memiliki kedudukan hukum mutlak, penegakan hukum melalui jalur penyidikan formal di DJKI mengalami stagnansi selama lebih dari tiga tahun akibat kendala birokrasi dan resistensi dari institusi pemerintah yang mengelak dengan dalih dokumentasi kenegaraan. Sistem perlindungan hak cipta di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum institusional dan inefisiensi birokrasi penegakan hukum. Diperlukan komitmen dari pemerintah untuk menjadi teladan dalam kepatuhan hak cipta serta penguatan sistem manajemen kolektif agar jaminan perlindungan 70 tahun bagi ahli waris dapat memberikan kontribusi nyata.

Actions (login required)

View Item