WARASTRI, ANINDYA GITA (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BLACK CAMPAIGN YANG DILAKUKAN OLEH BRAND CARASUN KEPADA BRAND SKIN GAME MELALUI MEDIA SOSIAL. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 20.C1.0104_Anindya Gita Warastri_COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 20.C1.0104_Anindya Gita Warastri_ISI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
Preview	Text 20.C1.0104_Anindya Gita Warastri_DAPUS_1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 20.C1.0104_Anindya Gita Warastri_LAMP_1.pdf Restricted to Registered users only Download (764kB)

Abstract

Hukum bisnis di era digital ini, banyak membuat pelaku usaha menggunakan sosial media menjadi sarana promosi dalam usahanya. Hal tersebut menyebabkan banyak terjadi praktik black campaign. Di Indonesia sudah terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai black campaign, namun belum terdapat instrumen hukum khusus yang mengatur. Untuk menjaga kepastian hukum, maka diperlukan sebuah instrumen hukum yang secara khusus mengatur black campaign. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan yang berkaitan dengan praktik black campaign dalam hukum positif Indonesia dan juga melakukan tinjauan yuridis terhadap kasus praktik black campaign oleh brand Carasun berdasarkan tiga perspektif hukum. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data studi pustaka lalu dilakukan analisis secara kualitatif terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai praktik black campaign. Namun, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memiliki ketentuan yang berkaitan dengan praktik black campaign oleh brand Carasun. Ketentuan hukum yang berlaku ialah Pasal 19 huruf a, b, dan c serta Pasal 24 UU Anti Monopoli, Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dan juga Pasal 9 ayat (1) huruf i UUPK. Dengan begitu, praktik black campaign oleh Carasun terhadap Skin game memenuhi unsur dan ketentuan dalam ketiga perspektif hukum tersebut serta dapat dikenakan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Dengan demikian, pemerintah perlu membuat sebuah instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai black campaign untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pelaku usaha serta konsumen di era digital. Kata Kunci: Black Campaign, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Informasi dan Transaksi Elektronik, Perlindungan Konsumen.

Actions (login required)

View Item