SARI, WANDA AYU KARTIKA (2025) PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH MELALUI JALUR LITIGASI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 61/Pdt. G/2023/PN Bjm Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 21/PDT/2024/PT BJM). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 18.C1.0114-WANDA AYU KARTIKA SARI-COVER_a.pdf Download (798kB) | Preview
	Text 18.C1.0114-WANDA AYU KARTIKA SARI-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 18.C1.0114-WANDA AYU KARTIKA SARI-DAPUS_a.pdf Download (780kB) | Preview
	Text 18.C1.0114-WANDA AYU KARTIKA SARI-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (905kB)

Abstract

Sengketa tumpang tindih hak atas tanah yang diakibatkan oleh terbitnya sertifikat ganda masih menjadi persoalan klasik dalam bidang pertanahan di Indonesia. . Dalam beberapa kasus yang terjadi sengketa berujung pada putusan hakim. Demikian pula dalam kasus yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Bjm jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 21/PDT/2024/PT BJM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya tumpang tindih sertifikat, menelaah pertimbangan hukum hakim dalam putusan, serta menilai apakah amar putusan telah mencerminkan keadilan bagi pihak yang berhak atas tanah serta pengadilan mana yang berwenang mengadili sengketa kasus tanah tumpang tindih yang bersertifikat ganda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Bjm jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 21/PDT/2024/PT BJM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa terjadi akibat penerbitan dua sertifikat atas satu bidang tanah oleh pihak yang berbeda. Majelis Hakim dalam kedua tingkat peradilan memutus bahwa penggugat, Dra. Hj. Gusti Anna Olfah, adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 612. Putusan tersebut memperkuat perlindungan hukum terhadap pemilik hak yang sah dan memberikan kepastian hukum melalui jalur litigasi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa akibat sertifikat ganda menjadi kewenangan pengadilan perdata apabila objek sengketa berkaitan dengan hak keperdataan.

Actions (login required)

View Item