Search for collections on Unika Repository

KEBIJAKAN HUKUM TERKAIT ROBOTIC TELESURGERY DI INDONESIA

MONIAGA, OLIVIA FRANSISCA (2025) KEBIJAKAN HUKUM TERKAIT ROBOTIC TELESURGERY DI INDONESIA. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img]
Preview
Text
22.C2.0029-OLIVIA FRANSISCA MONIAGA-COVER_a.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
22.C2.0029-OLIVIA FRANSISCA MONIAGA-BAB_I_a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
22.C2.0029-OLIVIA FRANSISCA MONIAGA-BAB_II_a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
22.C2.0029-OLIVIA FRANSISCA MONIAGA-BAB_III_a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
22.C2.0029-OLIVIA FRANSISCA MONIAGA-BAB_IV_a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
22.C2.0029-OLIVIA FRANSISCA MONIAGA-DAPUS_a.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
22.C2.0029-OLIVIA FRANSISCA MONIAGA-LAMP_a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Kemajuan teknologi dalam era Society 5.0, memunculkan inovasi medis seperti robotic telesurgery, yang memungkinkan operasi jarak jauh dengan bantuan robot. Teknologi ini menawarkan solusi bagi tantangan geografis Indonesia, meningkatkan akses layanan bedah di daerah terpencil. Namun, penerapannya menghadapi berbagai tantangan hukum, etika dan teknis, termasuk isu informed consent, tanggung jawab hukum, malpraktik, serta perlindungan data pribadi pasien. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan robotic telesurgery di Indonesia, aspek hukum yang terkait, dan kesiapan kebijakan hukum yang ada. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memahami dampak sosial dan hukum dari penerapan teknologi ini serta pentingnya penyusunan kebijakan hukum yang adaptif, dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, komparatif, dan futuristik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa robotic telesurgery memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan akses kesehatan, tetapi membutuhkan kerangka hukum komprehensif yang mencakup standar operasional serta pengawasan. Regulasi juga harus mencerminkan keadilan sosial, melibatkan masyarakat, dan memenuhi standar internasional. Edukasi dan pelatihan bagi tenaga medis di berbagai wilayah menjadi hal krusial untuk memastikan implementasi teknologi yang aman, efektif, dan etis.

Item Type: Thesis (S2)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law
Divisions: Graduate Program in Master of Law
Depositing User: Mr Yosua Norman Rumondor
Date Deposited: 30 Jun 2025 00:28
Last Modified: 30 Jun 2025 00:28
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/36919
Keywords: UNSPECIFIED

Actions (login required)

View Item View Item