PENERAPAN CONVENTION ON CYBERCRIME PADA WARGA NEGARA INDONESIA PELAKU KEJAHATAN PERETASAN TRANSNASIONAL

MALACHI, MALACHI (2022) PENERAPAN CONVENTION ON CYBERCRIME PADA WARGA NEGARA INDONESIA PELAKU KEJAHATAN PERETASAN TRANSNASIONAL. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 18.C1.0005-MALACHI-COVER_a.pdf Download (454kB)
	Text 18.C1.0005-MALACHI-BAB I_a.pdf Download (256kB)
	Text 18.C1.0005-MALACHI-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB)
	Text 18.C1.0005-MALACHI-BAB III_a.pdf Download (310kB)
	Text 18.C1.0005-MALACHI-BAB IV_a.pdf Download (231kB)
	Text 18.C1.0005-MALACHI-DAPUS_a.pdf Download (236kB)
	Text 18.C1.0005-MALACHI-LAMP_a.pdf Download (231kB)

Abstract

Keberadaan cybercrime, termasuk peretasan menimbulkan kesulitan seperti sulitnya menentukan lokasi kejahatan tersebut dilakukan. Cybercrime dapat dikategorikan kejahatan transnasional jika tidak hanya bersifat lintas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan oleh suatu warga negara di suatu negara, tetapi berakibat fatal bagi negara lain. Sehubungan dengan kekhawatiran akan ancaman cybercrime yang dapat menjadi kejahatan transnasional, diperlukan penanganan-penanganan khusus. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana ketentuan dalam Convention on Cybercrime terhadap cybercrime khususnya peretasan? Dan 2) Bagaimana penerapan ketentuan dalam Convention on Cybercrime terhadap kejahatan peretasan transnasional kepada pelaku Warga Negara Indonesia? Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang fokus terhadap penerapan hukum sebagai institusi sosial yang nyata terhadap suatu sistem masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum secara empiris dengan menerapkan langsung ke objeknya, yaitu terhadap warga negara Indonesia pelaku kejahatan peretasan transnasional, dengan hukum yang akan diterapkan yaitu Convention on Cybercrime. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan dalam Convention on Cybercrime terhadap cybercrime khususnya peretasan ada dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Convention on Cybercrime. Penerapan ketentuan dalam Convention on Cybercrime kepada WNI pelaku kejahatan peretasan transnasional dapat dilakukan dengan cara menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bersama-sama dengan Convention on Cybercrime. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini dapat dilakukan karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan adopsi dari norma-norma dalam Convention on Cybercrime. Penerapan Convention on Cybercrime dalam kasus tersebut juga dapat dilaksanakan sebagai penetapan ketentuan tentang yurisdiksi suatu negara yang berwenang dalam penegakan serta mengadili pelaku dan sebagai penyelesaian sengketa

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Cyber Crime
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	27 Sep 2022 02:05
Last Modified:	27 Sep 2022 02:05
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/29424

Actions (login required)

View Item