PERAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI PROVINSI JAWA TENGAH

CANDRA, INGRID FRANSISCA MARTINA (2021) PERAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI PROVINSI JAWA TENGAH. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 17.C1.0070-INGRID FRANSISCA MARTINA CANDRA-COVER_a.pdf Download (438kB)
	Text 17.C1.0070-INGRID FRANSISCA MARTINA CANDRA-BAB I_a.pdf Download (298kB)
	Text 17.C1.0070-INGRID FRANSISCA MARTINA CANDRA-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text 17.C1.0070-INGRID FRANSISCA MARTINA CANDRA-BAB III_a.pdf Download (353kB)
	Text 17.C1.0070-INGRID FRANSISCA MARTINA CANDRA-BAB IV_a.pdf Download (141kB)
	Text 17.C1.0070-INGRID FRANSISCA MARTINA CANDRA-DAPUS_a.pdf Download (212kB)
	Text 17.C1.0070-INGRID FRANSISCA MARTINA CANDRA-LAMP_a.pdf Download (2MB)

Abstract

Penulisan hukum dengan judul “Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Jawa Tengah” bertujuan untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan Polda Jawa Tengah dan mengetahui hambatan yang dihadapi Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitik. Data yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan anggota Unit IV Subdit I Ditreskrimum Polda Jawa Tengah dan keluarga terduga teroris. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Polda Jawa Tengah berperan melakukan pendekatan lunak atau soft approach melalui program deradikalisasi, deteksi dini, pre-emtif atau pembinaan masyarakat, dan preventif atau pencegahan yang dilakukan secara internal dan eksternal. Pendekatan lunak secara internal dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat, Direktorat Sabhara (Ditsabhara) dengan melakukan pengamanan objek vital, antisipasi tindak pidana secara terbuka, dan pendekatan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) terhadap terduga teroris. Pendekatan lunak secara eksternal dilakukan dengan bekerja sama instansi terkait yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kesbangpol Linmas, Lembaga Pemasyarakatan dan universitas untuk mengadakan seminar, sosialisasi, dan edukasi; dan (2) hambatan yang dihadapi Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme adalah terbatasnya kewenangan Polda Jawa Tengah karena penanggulangan teroris merupakan kewenangan Densus 88, tidak adanya aturan mengenai pencegahan aksi terorisme, singkatnya masa penangkapan, dan singkatnya masa penahanan. Hambatan tersebut teratasi setelah terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Polda Jawa Tengah berperan melakukan pendekatan lunak atau soft approach dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Provinsi Jawa Tengah

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	23 Sep 2021 05:33
Last Modified:	23 Sep 2021 05:33
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/26635

Actions (login required)

View Item