TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENJAMIN HAK MEMPEROLEH IDENTITAS BAGI ANAK JALANAN

Karlina, Agnesia (2021) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENJAMIN HAK MEMPEROLEH IDENTITAS BAGI ANAK JALANAN. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 17.C1.0057-AGNESIA KARLINA-COVER_a.pdf Download (436kB)
	Text 17.C1.0057-AGNESIA KARLINA-BAB I_a.pdf Download (295kB)
	Text 17.C1.0057-AGNESIA KARLINA-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB)
	Text 17.C1.0057-AGNESIA KARLINA-BAB III_a.pdf Download (427kB)
	Text 17.C1.0057-AGNESIA KARLINA-BAB IV_a.pdf Download (182kB)
	Text 17.C1.0057-AGNESIA KARLINA-DAPUS_a.pdf Download (295kB)
	Text 17.C1.0057-AGNESIA KARLINA-LAMP_a.pdf Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 identitas diri seseorang harus diberikan sejak ia lahir, memiliki identitas merupakan Hak Asasi Manusia maka negara, pemerintah dan masyarakat harus menjunjung dan menghormatinya seperti menerapkan aturan atau kebijakan guna melindungi hak untuk mendapatkan identitas, hak identitas berlaku bagi siapapun tanpa memandang suku, ras, budaya, ekonomi, sosial maupun agama. Maka dari itu anak jalanan juga berhak memiliki identitas. Namun kenyataannya tidak jarang anak-anak jalanan yang belum mempunyai identitas seperti beberapa anak jalanan di Kota Semarang. Permasalahannya adalah apakah pemerintah Kota Semarang Memiliki kebijakan khusus untuk memenuhi hak identitasnya dan bagaimanakah langkah atau penerapan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dimana penulis melakukan riset, dan data hasil riset yang diperlukan selanjutnya dianalisis sehingga berbentuk tulisan maupun deskriptif mengenai permasalahan yang penulis teliti, sehingga pembaca mendapatkan gambaran mengenai hasil penelitian yang penulis teliti. Pemerintah Kota Semarang tidak Memiliki kebijakan khusus dalam memenuhi hak identitas bagi anak jalanan, mereka menggunakan peraturan yang sama dengan peraturan yang berlaku bagi anak-anak pada umumnya, dan beranggapan bahwa kebijakan yang sama artinya tidak ada diskriminasi atau kebijakan tersebut dirasa adil dan setara, namun pemerintah Kota Semarang mengabaikan beberapa teori hak asasi manusia sehingga menyebabkan kebijakan yang diterapkan tidak adil. Praktik kebijakan tersebut juga tidak didasari dengan peraturan khusus yang lebih mendetail dan jelas, pemerintah Kota Semarang menjalankannya secara regulasi, kerjasama dan dengan kreativitas. Sehingga pemenuhan hak mendapatkan identitas bagi anak jalanan belum bisa dikatakan berhasil atau belum berjalan dengan maksimal.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	23 Sep 2021 05:31
Last Modified:	23 Sep 2021 05:31
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/26632

Actions (login required)

View Item