PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN KLINIK PRATAMA IBU TERESA UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2014

MANDIRA, GISCHA AYU (2021) PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN KLINIK PRATAMA IBU TERESA UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2014. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 17.C1.0037-GISCHA AYU MANDIRA-COVER_a.pdf Download (741kB)
	Text 17.C1.0037-GISCHA AYU MANDIRA-BAB I_a.pdf Download (744kB)
	Text 17.C1.0037-GISCHA AYU MANDIRA-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (779kB)
	Text 17.C1.0037-GISCHA AYU MANDIRA-BAB III_a.pdf Download (1MB)
	Text 17.C1.0037-GISCHA AYU MANDIRA-BAB IV_a.pdf Download (358kB)
	Text 17.C1.0037-GISCHA AYU MANDIRA-DAPUS_a.pdf Download (477kB)
	Text 17.C1.0037-GISCHA AYU MANDIRA-LAMP_a.pdf Download (770kB)

Abstract

Izin merupakan suatu perbuatan hukum dalam Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diterapkan di dalam peraturan berdasarkan pada persyaratan dan juga prosedur yang telah diatur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Perizinan klinik pratama telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, termasuk di dalamnya mengatur tentang klinik pratama. Pada Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik mengatur dan menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimana ketentuan hukum tentang penerbitan izin klinik? (2) Bagaimana pelaksanaan penerbitan izin Klinik Pratama Ibu Teresa berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian dalam skripsi ini dapat dinyatakan bahwa: (1) Ketentuan hukum tentang penerbitan izin klinik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, serta dasar hukum diberikannya izin klinik yang terintegrasi secara elektronik diatur dalam Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. (2) Pelaksanaan Penerbitan Izin Klinik Pratama Ibu Teresa dilakukan secara langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dan seluruhnya telah sesuai dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	23 Sep 2021 05:29
Last Modified:	23 Sep 2021 05:29
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/26628

Actions (login required)

View Item