Susanti, Bulan Irmay (2020) KEWAJIBAN DPRD KABUPATEN KENDAL DALAM MENERIMA DAN MENINDAKANJUTI PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG KETIDAKADILAN PENGHITUNGAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH JALAN TOL BATANG-SEMARANG DI DESA KERTOMULYO. Other thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
![[img]](http://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
16.C1.0107_COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB 1)
16.C1.0107_BAB 1.pdf Download (293kB) |
|
Text (BAB 2)
16.C1.0107_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB) |
|
Text (BAB 3)
16.C1.0107_BAB 3.pdf Download (290kB) |
|
Text (BAB 4)
16.C1.0107_BAB 4.pdf Download (106kB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
16.C1.0107_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (266kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
16.C1.0107_LAMPIRAN.pdf Download (998kB) |
Abstract
Negara dalam mewujudkan cita-cita dari Undang-Undang Dasar 1945 Alenia IV melalui nawa cita presiden Joko Widodo yang memiliki tiga ciri utama yaitu negara hadir, membangun dari pinggiran dan revolusi mental. Salah satu ciri utama nawacita disebutkan membangun dari pinggiran, dengan demikian dibentuklah jalan tol yang dapat menghubungkan jalur perdagangan, ekonomi, dan lain-lainnya. Pembangunan jalan tol Batang-Semarang merupakan proyek strategis nasional yang membutuhkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Terciptanya pengadaan tanah yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketidakadilan dalam bentuk dan nilai pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo, mendeskripsikan kewajiban DPRD Kabupaten Kendal dalam menerima dan menindakanjuti pengaduan masyarakat tentang ketidakadilan penghitungan ganti rugi pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang di Desa Kertomulyo. Penelitian ini menggunakan metoe penilitian secara yuridis sosiologis serta menggunakan metode analisa data normatif-kualitatif. Secara normatif, karena penelitian bertitik pada peraturan-peraturan sebagai norma hukum positif. Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Desa Kertomulyo yang terkena dampak pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang yaitu perbedaan harga yang tidak adil, pengukuran tanah yang tidak sesuai dengan sertifikat dan data fisik, ganti kerugian tanaman yang tidak dihitung, serta uang santunan yang tidak diterima. Upaya strategis yang dilakukan yaitu mengadukan kepada DPRD Kabupaten Kendal. Dalam upaya tersebut DPRD Kabupaten Kendal telah sesuai melakukan kewajibannya dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 161 huruf i yaitu menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat desa Kertomulyo yang berkonflik dalam pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang. Dalam penyelesaian konflik, Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah telah mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor: 017/LM/XII/2016/SMG tanggal 13 Juli 2018, dengan adanya LAHP maka terdapat dugaan mal administrasi yang dilakukan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementrian Pertanahan yang melewatkan tahap musyawarah.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law |
| Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
| Depositing User: | ms F. Dewi Retnowati |
| Date Deposited: | 05 May 2021 04:46 |
| Last Modified: | 19 May 2021 02:43 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/24751 |
Actions (login required)
 |
View Item |
