Kurniawati, Priskila (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Semarang). Other thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
![[img]](http://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
16.C1.0057_COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB 1)
16.C1.0057_BAB 1.pdf Download (299kB) |
|
Text (BAB 2)
16.C1.0057_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB) |
|
Text (BAB 3)
16.C1.0057_BAB 3.pdf Download (330kB) |
|
Text (BAB 4)
16.C1.0057_BAB 4.pdf Download (149kB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
16.C1.0057_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (259kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
16.C1.0057_LAMPIRAN.pdf Download (570kB) |
Abstract
Tujuan pemerintah negara Indonesia tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesehjahteraan. Dalam penelitian ini mengapa dilakukan pembuatan izin dengan Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dikarenakan merupakan suatu komitmen dari pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus izin usaha. Prakteknya program ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam peraturan tersebut juga sangat melindungi dan menjamin pemohon izin dari pihak-pihak yang ingin merugikan usahanya. Karena setiap pemohon izin yang telah mendaftarkan izin usahanya otomatis sudah dinyatakan sah dan diakui secara hukum izin usahanya oleh negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan atau narasumber peneltiain, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka sedangkan data tersier diperoleh melalui brosur. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sudah berjalan dengan baik sehingga memudahkan masyarakat mengurus proses perizinan berusaha secara elektronik. Pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang mana didalamnya mewajibkan seluruh pemohon izin untuk melengkapi baik syarat, prosedur dan tata cara pendaftaran izin usaha. Sampai saat ini implementasi tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sudah sesuai dengan aturan dan teori yang ada. Sehingga banyak masyarakat pemohon izin yang sudah mengerti tentang tata cara pendaftaran izin usaha sesuai dengan ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa meskipun implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah berjalan dengan baik namun hasilnya belum optimal, mengingat terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi antara lain (1) Faktor yuridis, masih adanya ketentuan yang saling berbenturan dan tumpang tindih antara ketentuan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (2) Faktor teknis, berupa keterbatasan sumber daya manusia pelaksana dan informasi yang disampaikan kurang lengkap (3) Faktor sosial, meliputi tingkat pendidikan pemohon yang masih rendah dan pemohon tidak mengurus sendiri ke DPMPTSP Kota Semarang.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law |
| Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
| Depositing User: | ms F. Dewi Retnowati |
| Date Deposited: | 05 May 2021 04:45 |
| Last Modified: | 05 May 2021 04:45 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/24748 |
Actions (login required)
 |
View Item |
