PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK ATAS PEMALSUAN MEREK TERKENAL DI SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Pradita, Cindyana Dewi (2019) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK ATAS PEMALSUAN MEREK TERKENAL DI SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img] Text (COVER)
12.20.0018 CINDYANA DEWI PRADITA (5.31)..pdf COVER.pdf

Download (942kB)
[img] Text (BAB I)
12.20.0018 CINDYANA DEWI PRADITA (5.31)..pdf BAB I.pdf

Download (315kB)
[img] Text (BAB II)
12.20.0018 CINDYANA DEWI PRADITA (5.31)..pdf BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (418kB)
[img] Text (BAB III)
12.20.0018 CINDYANA DEWI PRADITA (5.31)..pdf BAB III.pdf

Download (258kB)
[img] Text (BAB IV)
12.20.0018 CINDYANA DEWI PRADITA (5.31)..pdf BAB IV.pdf

Download (202kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
12.20.0018 CINDYANA DEWI PRADITA (5.31)..pdf DAPUS.pdf

Download (252kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
12.20.0018 CINDYANA DEWI PRADITA (5.31)..pdf LAMP.pdf

Download (517kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Atas Pemalsuan Merek Terkenal di Semarang Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Dalam skripsi ini hal yang dibahas adalah mengenai salah satu permasalahan yang terjadi pada kasus pemalsuan merek terkenal . Merek merupakan salah satu wujud intelektual dalam manusia yang mempunyai peranan yang dapat menentukan bagi perusahaan dalam perdagangan barang atau jasa. Merek adalah tanda yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau sebuah perusahaan dipasaran. Dalam skripsi ini dibahas lebih lanjut tentang bagaimana perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Atas Pemalsuan Merek Terkenal Di Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kualitatif, dimana data menggunakan interaksi langsung antara peneliti dan sumber data, serta peraturan mengikat yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan internasioanl tentang merek lainya. Perlindungan suatu merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif, dimana sistem ini menegaskan pemberian perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada pemilik hak merek apabila telah melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu seperti yang tercantum pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU No. 20 Tahun 2016. Namun terdapat pengecualian bagi merek terkenal dalam mekanisme tersebut, adanya perlindungan khusus oleh suatu negara tanpa harus adanya proses pendaftaran terlebih dahulu. Pengecualian hukum mengenai perlindungan merek terkenal dalam penerapanya haruslah diikuti dengan pembuktian keberadaan keterkenalan merek yang dianggap sebagai merek terkenal serta adanya pembuktian unsur itikad tidak baik menggunakan keterkenalan merek terkenal dalam permohonan pendaftaran merek terdaftar. Hal inilah yang kerap kali menjadi permasalahan, sulitnya menentukan suatu merek harus dilindungi sebagai merek terkenal sejalan dengan sulitnya menentukan unsur itikad baik dalam permohonan merek yang diduga membonceng keterkenalan merek terkenal. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Undang-undang,Merek Terkenal, Pemalsuan

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: > 650 Management > 659 Advertising and public relations > Brands
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: Mr Lucius Oentoeng
Date Deposited: 22 Nov 2019 02:02
Last Modified: 22 Nov 2019 02:02
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/20291

Actions (login required)

View Item View Item