PELAKSANAAN ADOPSI ANAK MENURUT PASAL 39 UNDANGUNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Wijaya, Thomas Adi (2019) PELAKSANAAN ADOPSI ANAK MENURUT PASAL 39 UNDANGUNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img] Text (COVER)
13.20.0064 THOMAS ADI WIJAYA (9.15)..pdf COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text (BAB I)
13.20.0064 THOMAS ADI WIJAYA (9.15)..pdf BAB I.pdf

Download (464kB)
[img] Text (BAB II)
13.20.0064 THOMAS ADI WIJAYA (9.15)..pdf BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (389kB)
[img] Text (BAB III)
13.20.0064 THOMAS ADI WIJAYA (9.15)..pdf BAB III.pdf

Download (465kB)
[img] Text (BAB IV)
13.20.0064 THOMAS ADI WIJAYA (9.15)..pdf BAB IV.pdf

Download (223kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
13.20.0064 THOMAS ADI WIJAYA (9.15)..pdf DAPUS.pdf

Download (224kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
13.20.0064 THOMAS ADI WIJAYA (9.15)..pdf LAMP.pdf

Download (2MB)

Abstract

Anak merupakan anamah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan yang harus kita jaga. Namun, tidak semua kenginan orang yang sudah melakukan perkawinan terkabul untuk mendapatkan anak dari hasil perkawinan. Oleh karena itu adopsi atau pengangkatan anak merupakan suatu jalan keluar. Akan tetapi dalam praktiknya pengangkatan anak yang dilakukan oleh anggota masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan, khususnya UU Perlindungan Anak. Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan adopsi anak menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? (2) Faktor apa yang menghambat pelaksanaan adopsi anak berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan menggabungkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak ada yang dilakukan berdasar ketentuan Pasal 39 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi terdapat juga pengangkatan anak yang dilakukan oleh anggota masyarakat tanpa melalui pengadilan. Pengangkatan anak melalui Pengadilan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan memenuhi syarat administratif, syarat materiil dan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial serta tidak memutus hubungan darah antara orangtua kandung dengan anak yang diangkat dengan tidak menghilangkan identitas awal si anak angkat tersebut. Namun dalam prakteknya masih menemui hambatan. Hambatan tersebut berkaitan dengan proses birokrasi, biaya, waktu dan kurang pemahaman masyarakat akan akibat hukum dari pengangkatan anak. Kata Kunci : Pelaksanaan adopsi anak, prosedur pengangkatan anak, faktor penghambat pengangkatan anak.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > Marriage > Adoption
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: Mr Lucius Oentoeng
Date Deposited: 03 Jul 2019 08:48
Last Modified: 03 Jul 2019 08:48
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/19429

Actions (login required)

View Item View Item