PERTIMBANGAN PENGUSAHA KENA PAJAK SEBELUM MELAKUKAN PENCABUTAN atau REGISTRASI ULANG STATUS PKP

FIFTIANINGRUM, AGTI (2015) PERTIMBANGAN PENGUSAHA KENA PAJAK SEBELUM MELAKUKAN PENCABUTAN atau REGISTRASI ULANG STATUS PKP. Other thesis, Prodi Perpajakan Unika Soegijapranata Semarang.

Preview	Text (COVER) 12.31.0001 Agti Fiftianingrum - COVER.pdf Download (94kB) | Preview
	Text (BAB I) 12.31.0001 Agti Fiftianingrum - BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (36kB)
	Text (BAB II avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 12.31.0001 Agti Fiftianingrum - BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (61kB)
	Text (BAB III avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 12.31.0001 Agti Fiftianingrum - BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (39kB)
	Text (BAB IV avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 12.31.0001 Agti Fiftianingrum - BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
	Text (BAB V) 12.31.0001 Agti Fiftianingrum - BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (30kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 12.31.0001 Agti Fiftianingrum - DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (27kB) | Preview

Abstract

Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 yang berlaku sejak 1 Januari 2014 menetapkan batasan minimal Pengusaha Kena Pajak yaitu sebesar Rp 4.800.000.000. PKP yang sebelumnya telah dikukuhkan pada batasan minimal Rp 600.000.000 saat ini tergolong pengusaha kecil yang memiliki hak opsi untuk berstatus PKP maupun melakukan pencabutan. Penulis melakukan evaluasi kepada 3 jenis perusahaan yang berbeda yaitu perusahaan dagang, manufaktur dan jasa. Subyek perusahaan jasa yaitu CV. XXX melakukan pertimbangan untuk pencabutan PKP, subyek untuk perusahaan dagang yaitu Toko IPI Comp mempertimbangkan utuk melakukan pencabutan PKP sedangkan untuk subyek perusahaan Manufaktur yaitu PT. ELM memilih untuk tetap berstatus PKP. Bebrapa pertimbangan dan resiko yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan akan berdampak pada kondisi perusahaan nantinya. Dampak seperti tidak dapat membuat faktur padak, tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan dan terjadinya lonjakan Harga Pokok Produksi ataupun Harga Pokok Penjualan menjadi resiko dari pencabutan PKP. Oleh sebab itu perlu untuk mempertimbangkan secara benar akan, lawan-lawan transasksi, kondisi perusahaan dan harga jual di pasaran.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 343 Military, defense, public property, tax, trade & industrial law
Divisions:	Faculty of Economics and Business > Department of Taxation
Depositing User:	Mrs Christiana Sundari
Date Deposited:	21 Oct 2015 02:14
Last Modified:	11 Jul 2023 06:50
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/4706

Actions (login required)

View Item