PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA PADA KLINIK KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NURHAYATUN, DWI (2024) PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA PADA KLINIK KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 20.C2.0041 - DWI NURHAYATUN - COVER_a.pdf Download (655kB) | Preview
	Text 20.C2.0041 - DWI NURHAYATUN - BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (801kB)
	Text 20.C2.0041 - DWI NURHAYATUN - BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (729kB)
	Text 20.C2.0041 - DWI NURHAYATUN - BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 20.C2.0041 - DWI NURHAYATUN - BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (613kB)
Preview	Text 20.C2.0041 - DWI NURHAYATUN - DAFPUS_a.pdf Download (534kB) | Preview
	Text 20.C2.0041 - DWI NURHAYATUN - LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (583kB)

Abstract

Dunia kesehatan dewasa ini berkembang pesat. Salah satu permasalahan di Indonesia adalah kurangnya fasilitas Kesehatan. Selain swasta, instansi pemerintah juga diizinkan mendirikan klinik kesehatan. Persoalannya, ada aturan pendirian klinik kesehatan yang praktiknya tidak mudah. Permasalahan pertama tesis ini adalah bagaimana pengaturan perizinan pendirian klinik kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan kedua adalah bagaimana pelaksanaan perizinan pendirian klinik kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan ketiga adalah hambatan dan bagaimana solusinya. Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial guna memahami dan menganalisis hukum sebagai sub sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi yang mana realitas menjadi faktor penentu dan aturan hukum bersifat terbuka untuk bisa berubah. Hasil penelitian ini adalah pengaturan berusaha pada klinik kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang sudah mengacu pada Permenkes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Permenkes No. 14 tahun 2021. Kemudian pelaksanaan perizinan berusaha pada klinik kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang dilakukan secara online melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Dokumen persyaratan diupload melalui OSS, selanjuntya diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang dan jika sudah lengkap dikeluarkan rekomendasi. Selanjuntya DPMPTSP Kota Semarang melakukan verifikasi dan dikeluarkan persetujuan izin berusaha. Hambatan pelaksanaan perizinan berusaha pada klinik kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu; klinik kesehatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mempunyai badan hukum publik berupa Layanan Umum Daerah (BLUD), ada klinik yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam Permenkes Nomor 8 Tahun 2022, kurangnya sosialisasi peraturan baru mengenai persyaratan pengajuan izin pendirian klinik kesehatan dan masih sedikitnya kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki klinik kesehatan. Solusi dari kendala-kendala tersebut adalah; instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki klinik agar membuat BLUD, instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki klinik tetapi tidak mampu memenuhi persyaratan agar dilimpahkan ke Dinas Kesehatan atau diturunkan levelnya menjadi Pos Kesehatan, DPMPTSP agar memperbanyak sosialisasi aturan baru tentang pendirian klinik Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pemetaan mana saja instansi yang mampu mendirikan klinik Kesehatan.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law
Divisions:	Graduate Program in Master of Law
Depositing User:	Mr Yosua Norman Rumondor
Date Deposited:	13 Nov 2024 03:30
Last Modified:	13 Nov 2024 03:30
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/36274

Actions (login required)

View Item