PERAN PPAT DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB PADA PROSES JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DEMAK

SARI, WAHYU MELATI PURNAMA (2023) PERAN PPAT DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB PADA PROSES JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DEMAK. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text 19.C1.0099-WAHYU MELATI PURNAMA SARI-COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 19.C1.0099-WAHYU MELATI PURNAMA SARI-BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB)
	Text 19.C1.0099-WAHYU MELATI PURNAMA SARI-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB)
	Text 19.C1.0099-WAHYU MELATI PURNAMA SARI-BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (499kB)
	Text 19.C1.0099-WAHYU MELATI PURNAMA SARI-BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
Preview	Text 19.C1.0099-WAHYU MELATI PURNAMA SARI-DAPUS_a.pdf Download (266kB) | Preview
	Text 19.C1.0099-WAHYU MELATI PURNAMA SARI-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian skripsi dengan judul “PERAN PPAT DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB PADA PROSES JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DEMAK” ini memiliki tujuan untuk (1) mengetahui peran PPAT dalam intensifikasi pemungutan BPHTB pada proses peralihan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Demak; dan (2) mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi PPAT dalam melaksanakan pemungutan BPHTB pada proses peralihan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Demak. Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pada PPAT memiliki peran dan kedudukan yang efektif sebagai salah satu pihak yang berkepentingan untuk memastikan BPHTB dalam pelaksanaan intensifikasi BPHTB ini. Dalam proses jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, dan lain sebagainya harus dilakukan dihadapan PPAT karena pembayaran BPHTB sebagai syarat administratif untuk mengurus proses balik nama sertipikat. Hambatan-hambatan yang dihadapi PPAT dalam pelaksanaan intensifikasi pemungutan BPHTB pada proses jual beli tanah dan/atau bangunan adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem pemungutan BPHTB, ketidaksesuaian antara harga pasar dalam Surat Ketetapan Bupati Nomor 971/345 Tahun 2021 tentang Perkiraan Standar Nilai Pasar Harga Tanah Pada Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Demak dengan kondisi tanah yang sesungguhnya. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut diantaranya adalah dengan cara menggelar acara bersama mengenai sosialisasi BPHTB dengan tujuan untuk menampung saran dari Notaris-PPAT tentang keadaan masyarakat dan mendiskusikan serta menyelesaikan masalah penyetoran pajak. Sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kesimpangsiuran dalam perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang akan dipungut. Saran Penulis lebih mengoordinasikan antara Badan Pengelolaan Kekayaan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak dengan seluruh PPAT mengenai peralihan hak atas tanah di Kabupaten Demak.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	25 Sep 2023 01:04
Last Modified:	25 Sep 2023 01:04
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/32761

Actions (login required)

View Item