PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN RESTITUSI TERHADAP PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Kasus Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl)

HUWAIDA, NINE RIZKY (2023) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN RESTITUSI TERHADAP PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Kasus Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl). S1 thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text 18.C1.0032-NINE RIZKY HUWAIDA-COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 18.C1.0032-NINE RIZKY HUWAIDA-BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)
	Text 18.C1.0032-NINE RIZKY HUWAIDA-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB)
	Text 18.C1.0032-NINE RIZKY HUWAIDA-BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text 18.C1.0032-NINE RIZKY HUWAIDA-BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB)
Preview	Text 18.C1.0032-NINE RIZKY HUWAIDA-DAPUS_a.pdf Download (212kB) | Preview
	Text 18.C1.0032-NINE RIZKY HUWAIDA-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB)

Abstract

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia tidak dapat dianggap remeh. Dampak yang diakibatkan oleh perilaku tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban saja tetapi juga meresahkan lingkungan terlebih banyak pelaku kekerasan seksual tersebut merupakan orang dewasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini dirasa hanya berfokus pada menghukum pelaku namun belum mewadahi upaya hukum yang terbaik bagi korban kekerasan seksual. Pada kasus kekerasan seksual khususnya pada anak sebagai korban mengenal restitusi bagi anak korban. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam pelaksanaan restitusi pada perkara Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl dan mengetahui faktor penghambat penerapan restitusi tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan seluruh informasi yang penulis peroleh yang berkaitan dengan prosedur dan implementasi dalam proses permohonan restitusi. Penulis kemudian akan menjabarkan hasil penelitian ini secara deskriptif analitis berdasarkan kasus kekerasan seksual melalui Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl yang di dalam putusannya memuat mengenai restitusi bagi anak korban dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal terhadap perkara pidana Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl terkait hak restitusi anak korban dapat dikaji dari Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut menjelaskan mengenai hak apa saja yang dapat diterima korban melalui restitusi, di mana hak restitusi hanya dapat diajukan oleh pemohon dengan Keputusan dari LPSK dari hasil penelahaan dan kajian lembaga tersebut. Penuntut umum menghadirkan dua saksi dari LPSK untuk memberikan keterangan di persidangan terkait kewenangan dan prosedur permohonan restitusi yang kemudian oleh Penuntut Umum permohonan tersebut dimasukan di dalam tuntutan kepada terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan dengan pemahaman mengenai bagaimana ikhwal pokok perkaranya, sehingga besaran nominal permohonan restitusi untuk anak korban dapat dipertimbangkan langsung oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan berat ringannya pokok perkara serta dampak yang dialami oleh anak korban. Mencantumkan pemberian restitusi sebagai pidana tambahan di dalam putusan hakim, merupakan implementasi atas konsep pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan. Beberapa faktor yang menjadi penghambat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam Menerapkan Hak Restitusi bagi Anak Korban dalam Perkara Pidana Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl adalah minimnya aturan mengenai restitusi sehingga menyulitkan korban tindak pidana mengajukan permohonan restitusi, terkait permohonan restitusi Majelis Hakim sifatnya pasif (karena keterbatasan regulasi mengenai kewenangannya), serta kesulitan terkait eksekusi pada pemenuhan hak restitusi tersebut.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	300 Social Sciences > 360 Social problems and social services > Sexual Violence
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	14 Mar 2023 00:45
Last Modified:	06 Nov 2024 04:31
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/30957

Actions (login required)

View Item