happy, Aviariska Primaning (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG SECARA ONLINE DI ORIFLAME SEMARANG. Other thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
|
Text (COVER)
15.C1.0106_COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
15.C1.0106_BAB 1.pdf Download (511kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 2)
15.C1.0106_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB) |
|
|
Text (BAB 3)
15.C1.0106_BAB 3.pdf Download (505kB) | Preview |
|
|
Text (BAB 4)
15.C1.0106_BAB 4.pdf Download (271kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
15.C1.0106_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (272kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
15.C1.0106_LAMPIRAN.pdf Download (505kB) | Preview |
Abstract
Pelaksanaan pembelian produk Oriflame oleh konsumen secara online pada kenyataannya tidak selalu berjalan dengan baik karena adanya kerugian yang dialami oleh konsumen Kepentingan hak konsumen akhir yang membeli produk Oriflame secara online rentan mengalami kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku usaha, padahal konsumen di Indonesia sudah dilindungi dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur tentang hak-hak konsumen serta mengatur hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Objek penelitian yaitu informasi-informasi dan data-data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang secara online di Oriflame Semarang. Metode pengumpulan data melalui studi lapangan dengan wawancara dan studi pustaka dengan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli barang secara online berpijak pada pengaturan umum Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, UUPK yang mengatur hak-hak konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online dilakukan secara preventif melalui kegiatan edukasi/sosialisasi, pembinaan dan pengawasan oleh LP2K dan Disperindag. Perlindungan hukum melalui tindakan represif hanya dilakukan dengan pengajuan komplain dan klaim kepada pihak Oriflame namun tidak mendapatkan tanggapan sedangkan tindakkan pengaduan kepada LP2K Jawa Tengah maupun penyelesaian di lembaga peradilan belum dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian. (3) Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli barang secara online di Oriflame Semarang yaitu hambatan yuridis berupa adanya pertentangan peraturan terkait prosedur perlindungan konsumen antara UUPK dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Tidak ada sinkronisasi antara Pasal 1320 KUHPerdata dengan kondisi nyata di masyarakat; hambatan teknis berupa tidak adanya fasilitas/platform untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi jual beli secara online dan prosedur pengaduan konsumen yang rumit ke LP2K Jawa Tengah; dan hambatan sosiologis berupa penjual online yang tidak memiliki itikad baik untuk berjualan secara jujur maupun bertanggungjawab atas kerugian konsumennya dan sikap pembeli yang tidak melakukan upaya hukum atas kerugiannya.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law |
| Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
| Depositing User: | ms F. Dewi Retnowati |
| Date Deposited: | 05 May 2021 04:42 |
| Last Modified: | 05 May 2021 04:42 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/24741 |
Actions (login required)
 |
View Item |
