HAK ABORSI BAGI WANITA KORBAN PERKOSAAN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN NO.26 TAHUN 2009 DAN HAK ASASI MANUSIA

HAKIM, ERWINN ZAINUL (2012) HAK ABORSI BAGI WANITA KORBAN PERKOSAAN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN NO.26 TAHUN 2009 DAN HAK ASASI MANUSIA. Masters thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

Preview	Text (COVER) 10.93.0040 Erwin Zainul Hakim Cover.pdf Download (910kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 10.93.0040 Erwin Zainul Hakim BAB 1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB 2 (available document only in library of Soegijapranata Catholic University)) 10.93.0040 Erwin Zainul Hakim BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text (BAB 3 (available document only in library of Soegijapranata Catholic University)) 10.93.0040 Erwin Zainul Hakim BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	Text (BAB 4) 10.93.0040 Erwin Zainul Hakim BAB 4.pdf Download (349kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10.93.0040 Erwin Zainul Hakim Daftar Pustaka.pdf Download (230kB) | Preview

Abstract

Aborsi merupakan masalah yang cukup serius, dilihat dari angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun serta dampak bagi kesehatan reproduksi perempuan korban perkosaan sering dihadapkan pada dua pilihan yaitu melanjutkan kehamilan tersebut dan melahirkan anak atau menggugurkan kandungan. Tindakan yang sering diambil oleh korban perkosaan adalah dengan menggugurkankan kandungan atau aborsi dimana tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum Maslaah aborsi ini sampai saat ini masih merupakan kontroversi pro kontra disebabkan adanya pandangan pro life untuk melindungan anak dan pro choice yang memberikan pilihan hak kepada perempuan. Belum sejalannya KUHP denganUUK serta masih banyaknya permintaan akan abortus provokatus akibat dar berbagai masalah kehamilan dan pengakhiran kehamilan yang tidak aman menjadi penyebab kematian ibu terbanyak. Hal yang menarik adalah dengan diundangkannya UUK 36/2009 tentang kesehatan yang menggantikan UUK 23/1992 tentang kesehatan dimana aborsi pada korban perkosaan diijinkan dengan persyaratan tertentu. Legalisasi aborsi korban perkosaan pada pasal 75 UU 26/2009 belum diikuti dengan aturan pelaksanaannya. Perlu adanya mekanisme untuk menjadi acuan bagi korban perkosaan terkait dengan kemudahan memperoleh visum et repertum sampai ke prosedur aborsi korban perkosaan demi terjamin terlaksananya hak aborsi bagi korban perkosaan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 349 Law of specific jurisdictions & areas
Depositing User:	Mrs Christiana Sundari
Date Deposited:	05 Mar 2019 04:19
Last Modified:	05 Mar 2019 04:19
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/18165

Actions (login required)

View Item