RUSTINA, ALEXANDRA VERONIKA YULIA (2012) KORELASI ANTARA PERATURAN-PERATURAN TENTANG INFORMED CONSENT DENGAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK. Masters thesis, Unika Soegijapranata Semarang.
|
Text (COVER)
09.93.0050 Alexandra Veronika Yulia R COVER.pdf Download (648kB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
09.93.0050 Alexandra Veronika Yulia R BAB 1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 2 (available document only in library of Soegijapranata Catholic University))
09.93.0050 Alexandra Veronika Yulia R BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
|
Text (BAB 3 (available document only in library of Soegijapranata Catholic University))
09.93.0050 Alexandra Veronika Yulia R BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB 4)
09.93.0050 Alexandra Veronika Yulia R BAB 4.pdf Download (79kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
09.93.0050 Alexandra Veronika Yulia R DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (506kB) | Preview |
Abstract
Suatu tindakan kedokteran harus rnendapatkan persetujuan dari pasien. Hal tersebut terurai dalam peraturan perundang-undangan. Pasien mempunyai hak atas informasi yang digabungkan dengan hak untuk menentukan atas diri sendiri. menjadi Dinformed consenf (persetujuan atas dasar informasi). Persetujuan diberikan pasien atas suatu tindakan kedokteran yang diinformasikan oleh dokter (yang akan rnelakukan tindakan), sehingga diasumsikan terjadi kesepakatan atas suatu tindakan kedokteran. Korelasi antara peraturan-peraturan tentang informed consent dengan asas konsensualisme dalam perjanjian terapeutik, diperoleh dan penelitian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan TIndakan Kedokteran. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (doctrinal legal approach), berspesifikasi deskriptif analistis berdata sekunder (bahan hukum primer, sekunder, tersier), yang dikumpulkan dengan studi pustaka, lalu dianalisis secara kualitatif normatif. Korelasi antara peraturan-peraturan informed consent dengan asas konsensualisme dafam perjanjian terapeutik terlihat dari unsur-unsur pernbentuk kesepakatan yang terurai dalam ketentuan tentang informed consent. Unsur "kemauan (will) para pihak untuk saling berpartisipasi atau ada kemauan untuk saling mengikatkan diri" tampak saat pasien memberikan consent kepada dokter untuk melakukan tindakan kedokteran, setelah mendapatlcan penjelasan dokter. Unsur "pemyataan kemauan para pihak baik secara tegas (tertulis atau tidak tertulis) maupun diam-diamn dapat dilihat sa at dokter memberikan informasi secara tegas tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien dan saat pasien memberikan izin (informed consent) atau penolakan terhadap tindakan tersebut. Unsur "terjadi pada saat pihak yang rnenawarkan (rnenginformasikan), rnenerima jawaban dari pihak lawan (diinformasi)" dapat dilihat pada saat dokter (pihak yang rnenawarkan/menginformasikan) rnenerima jawaban berupa izin atau penolakan tindakan kedokteran dart pasien (pihak lawan/penerima informasi). Dengan terpenuhinyalterlaksananya peraturan-peraturan tentang informed consent. maka terpenuhilterlaksana pula asas konsensualisme dalam perjanjian terapeutik. Walaupun begitu, informed consent bukan suatu perjanjian. Umumnya, kita berhadapan dengan suatu perjanjian apabila keempat syarat sahnya perjanjian terpenuhi, bukan hanya dari terpenuhinya asas konsensualisme, yang wujudnya adalah kesepakatan.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Informed Consent |
| Divisions: | Graduate Program in Master of Law |
| Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
| Date Deposited: | 05 Mar 2019 03:56 |
| Last Modified: | 05 Mar 2019 03:56 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/18123 |
Actions (login required)
 |
View Item |
