EKSEKUSI RIIL DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

VALENTINE, MICHELLE (2013) EKSEKUSI RIIL DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN. Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 08.20.0004 Michelle Valentine COVER.pdf Download (66kB) | Preview
	Text (BAB I) 08.20.0004 Michelle Valentine BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB)
	Text (BAB II available document only in Soegijapranata Catholic University) 08.20.0004 Michelle Valentine BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	Text (BAB III available document only in Soegijapranata Catholic University) 08.20.0004 Michelle Valentine BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (416kB)
	Text (BAB IV available document only in Soegijapranata Catholic Universityavailable document only in Soegijapranata Catholic University) 08.20.0004 Michelle Valentine BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 08.20.0004 Michelle Valentine DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (50kB) | Preview

Abstract

Hak jaminan yang dapat dibebankan atas tanah adalah hak tanggungan. Permasalahan yang dibahas adalah mekanisme eksekusi hak tanggungan, perlunya eksekusi riil dalam eksekusi hak tanggungan, dan hambatan yang ada dalam proses eksekusi riil dalam eksekusi hak tanggungan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, metode analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif kemudian disimpulkan secara deskriptif Mekanisme eksekusi hak tanggungan dapat melalui dua cara, yaitu eksekusi hak tanggungan melalui pengadilan dan eksekusi hak tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Apabila eksekusi hak tanggungan melalui pengadilan, maka Ketua Pengadilan Negeri meminta bantuan kepada KPKNL untuk mengurus lelang atas obyek hak tanggungan. Tahapan eksekusi hak tanggungan melalui pengadilan meliputi: permohonan, teguran, penetapan eksekusi, pengumuman eksekusi, dan pelaksanaan secara paksa melalui lelang. Dasar hukum eksekusi hak tanggungan melalui pengadilan adalah Pasal 14 jo. 20 UUHT, dan dasar hukum eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL adalah Pasal 6 jo. 20 UUHT. Eksekusi riil sebagai tindak lanjut dari adanya kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang yang dijamin dengan hak tanggungan terjadi apabila debitur yang bersangkutan tidak melakukan penyerahan obyek hak tanggungan kepada pemenang lelang secara sukarela, maka untuk melindungi hak pemenang lelang perlu diadakan eksekusi riil dengan perantara pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak obyek hak tanggungan tersebut. Baik eksekusi hak tanggungan melalui pengadilan negeri maupun eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL bila memerlukan eksekusi riil, maka wewenang untuk menjalankan eksekusi riil berada di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak obyek hak tanggungan tersebut. Hambatan yang terjadi dalam proses eksekusi riil dalam eksekusi hak tanggungan mengganggu jalannya eksekusi. Hambatan-hambatan tersebut pada umumnya berkaitan dengan perlawanan yang diajukan tereksekusi sendiri (verzet), perlawanan pihak ketiga (derden verzet), ataupun yang berkaitan dengan status kepemilikan obyek eksekusi yang mengganggu jalannya eksekusi.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 320 Political science > 323 Civil & political rights 300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Mrs Christiana Sundari
Date Deposited:	03 Sep 2015 20:03
Last Modified:	03 Sep 2015 20:03
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/1687

Actions (login required)

View Item