SISTEM PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ATAS BILLBOARD DI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPKD) KOTA SEMARANG

JIMMY N, ALBERTUS (2006) SISTEM PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ATAS BILLBOARD DI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPKD) KOTA SEMARANG. Diploma thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text (COVER) 02.31.0020 Albertus Jimmy COVER.pdf Download (67kB) | Preview
	Text (BAB I) 02.31.0020 Albertus Jimmy BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB)
	Text (BAB II) 02.31.0020 Albertus Jimmy BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (83kB)
	Text (BAB III) 02.31.0020 Albertus Jimmy BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB)
	Text (BAB IV) 02.31.0020 Albertus Jimmy BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB)
	Text (BAB V) 02.31.0020 Albertus Jimmy BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 02.31.0020 Albertus Jimmy DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (52kB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) 02.31.0020 Albertus Jimmy LAMPIRAN.pdf Download (63kB) | Preview

Abstract

Dengan adanya otonomi daerah maka pendapatan asli daerah merupakan salah satu sektor penting dalam menciptakan kondisi perekonomian yang mampu meningkatkan proses pembangunan daerah itu sendiri. Disadari atau tidak pada hakekatnya pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat di suatu daerah . segala bentuk pungutan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebenarnya merupakan pengurangan hak rakyat oleh pemerintah. . Salah satu alternatif sumber penerimaan tersebut adalah pajak dan retribusi daerah, yang telah ditetapkan oleh undang-undang tentang pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat. Agar dapat dipungut efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak dan semua pihak yang terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah . disisi lain masyarakat juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	300 Social Sciences > 330 Economics > Taxation
Divisions:	Faculty of Economics and Business > Department of Taxation
Depositing User:	Mrs Christiana Sundari
Date Deposited:	02 Feb 2017 06:21
Last Modified:	02 Feb 2017 06:21
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/12632

Actions (login required)

View Item