CHASANAH, USWATUN (2016) KESIAPAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN TUGAS MENYELESAIKAN SENGKETA MELALUI MEDIASI. Masters thesis, Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata.
|
Text (COVER)
13.93.0010 Uswatun Chasanah COVER.pdf Download (311kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
13.93.0010 Uswatun Chasanah BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB) |
|
|
Text (BAB II)
13.93.0010 Uswatun Chasanah BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB) |
|
|
Text (BAB III)
13.93.0010 Uswatun Chasanah BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) |
|
|
Text (BAB IV)
13.93.0010 Uswatun Chasanah BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
13.93.0010 Uswatun Chasanah DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (54kB) | Preview |
Abstract
Keluhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit makin meningkat, terutama sejak dikeluarkannya program JKN oleh pemerintah. Sengketa nonteknis yang menyangkut pelayanan kesehatan dapat dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat yang terekspos di media cetak maupun elektronik. Agar program JKN tidak menjadikan salah satu sumber sengketa, pemerintah membentuk BPRS yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan eksternal terhadap Rumah Sakit, sehingga sengketa nonteknis makin berkurang. Salah satu tugas BPRS adalah menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi. Tujuan penelitian, mendeskripsikan kesiapan BPRS Provinsi DIY dalam melaksanakan tugas menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan kekuatan hukum hasil kesepakatan perdamaian melalui mediasi dengan BPRS Provinsi DIY. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitik. Data yang digunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Data hasil penelitian dianalis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, BPRS Provinsi DIY belum sepenuhnya memiliki kesiapan dalam menjalankan tugas menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Meskipun BPRS Provinsi DIY Masa Bhakti 2015-2017 telah memiliki legitimasi, karena dibentuk sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1), yaitu dengan Keputusan Gubernur Nomor 230/KEP/ 2015, namun BPRS Provinsi DIY belum mempunyai prosedur mediasi, belum memiliki mediator bersertifikat, dan tingkat akseptabilitas masih kurang, khususnya akseptabilitas dari kalangan Rumah Sakit. Selain itu, BPRS Provinsi DIY belum memiliki ruangan khusus mediasi dan masih kesulitan dalam pendanaan untuk operasional mediasi. Kesepakatan perdamaian hasil mediasi dengan perantaraan BPRS Provinsi merupakan akta di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk dipaksakan pelaksanaannya. Keluarnya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggantikan PERMA No. 1 Tahun 2008, tidak bermasalah BPRS Provinsi DIY belum memiliki mediator bersertifikat, karena kesepakatan perdamaian dapat dimintakan akta perdamaian di pengadilan yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law |
| Divisions: | Graduate Program in Master of Law |
| Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
| Date Deposited: | 03 Oct 2016 07:04 |
| Last Modified: | 19 Aug 2022 07:33 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/11813 |
Actions (login required)
 |
View Item |
