IMPLEMENTASI PASAL 116 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

Naibaho, Dewi Marintan (2016) IMPLEMENTASI PASAL 116 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG. Other thesis, Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA Soegijapranata Semarang.

Preview	Text (COVER) 12.20.0027 Dewi Marintan Naibaho COVER.pdf Download (431kB) | Preview
	Text (BAB I) 12.20.0027 Dewi Marintan Naibaho BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB)
	Text (BAB II) 12.20.0027 Dewi Marintan Naibaho BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
	Text (BAB III) 12.20.0027 Dewi Marintan Naibaho BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text (BAB IV) 12.20.0027 Dewi Marintan Naibaho BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (55kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 12.20.0027 Dewi Marintan Naibaho DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (36kB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) 12.20.0027 Dewi Marintan Naibaho LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang objek sengketanya adalah keputusan yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara. Tidak adanya upaya paksa menggunakan aparatur negara seperti kepolisian dan kejaksaan membuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum tetap hanya menang diatas kertas. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang menekankan pada penggunaan data primer. Eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam praktek sangat lemah sehingga banyak yang tidak dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan kepatuhan dari pejabat tata usaha negara itu sendiri tenyata menunjukan tingkat ketidakpatuhan yang rendah bahkan dalam tataran kepala desa. Pasal 116 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan upaya paksa seperti uang paksa, sanksi administrasi, dan sanksi publikasi agar pejabat tata usaha negara menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi upaya yang ada terbentur dengan belum adanya peraturan pelaksana. Solusinya yaitu dengan mempertegas sanksi sampai dengan penangguhan jabatan, mengajukan gugatan perdata, dan tindak pidana menjadi salah satu cara yang digunakan untuk memaksa pejabat tata usaha negara melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Mr Ign. Setya Dwiana
Date Deposited:	27 May 2016 03:32
Last Modified:	22 Nov 2022 03:53
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/9548

Actions (login required)

View Item