EKSISTENSI YURIDIS PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

PANDIANGAN, FANDY KEVIN M (2015) EKSISTENSI YURIDIS PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata Semarang.

Preview	Text (COVER) 11.20.0069 Fandy Kevin M. Pandiangan COVER.pdf Download (188kB) | Preview
	Text (BAB I) 11.20.0069 Fandy Kevin M. Pandiangan BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB)
	Text (BAB II available document only in Soegijapranata Catholic University) 11.20.0069 Fandy Kevin M. Pandiangan BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	Text (BAB III available document only in Soegijapranata Catholic University) 11.20.0069 Fandy Kevin M. Pandiangan BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (50kB)
	Text (BAB IV available document only in Soegijapranata Catholic University) 11.20.0069 Fandy Kevin M. Pandiangan BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 11.20.0069 Fandy Kevin M. Pandiangan DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (30kB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) 11.20.0069 Fandy Kevin M. Pandiangan LAMPIRAN.pdf Download (202kB) | Preview

Abstract

Kepailitan sebagai salah satu upaya jalan keluar bagi perusahaan yang tidak mampu membayar utang-utangnya saat ini sangat banyak digunakan di Indonesia. Begitu banyaknya perusahaan khususnya perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas memilih jalur kepailitan untuk keluar dari masalah-masalah terhadap para kreditornya. Mengingat begitu banyaknya perusahaan menggunakan upaya kepailitan ini maka eksistensi akan perseroan terbatas tersebut setelah upaya kepailitan ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut karena dapat berdampak pada dimensi ekonomi di Indonesia. Perusahaan berbentuk perseroan terbatas dalam skala besar memiliki dampak yang begitu besar terhadap dimensi ekonomi sehingga diperlukannya ketegasan akan eksistensi perusahaan tersebut setelah putusan pailit dijatuhkan terhadapnya. Melihat latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diteliti adalah Pertama, bagaimana eksistensi perseroan terbatas yang telah dijatuhi putusan pailit apabila harta kekayaan perseroan cukup untuk membayar tagihan terhadap terhadap kreditor? Kedua, bagaimana eksistensi perseroan terbatas yang telah dijatuhi putusan pailit apabila seluruh harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar tagihan terhadap kreditor? Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta penelitian kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal dan sebagainya. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan melihat langsung ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai kepailitan serta bahan pustaka yang relevan dengan pembahasan ini, penulis juga menggunakan data dari hasil wawancara dengan hakim pengadilan niaga Semarang tentang bagaimana praktek di lapangan terkait eksistensi perseroan terbatas yang telah dijatuhi putusan pailit. Eksistensi perseroan terbatas yang telah dijatuhi putusan pailit masih diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU khususnya mengenai hal rehabilitasi. Pada prakteknya di dalam kasus perseroan terbatas yang telah dijatuhi putusan pailit dapat mengajukan rencana perdamaian terhadap para kreditornya dan apabila pengajuan rencana perdamaian tersebut diterima maka debitor pailit dapat pula mengajukan rehabilitasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pentingnya pengajuan rehabilitasi ini dikarenakan putusan pailit yang telah dijatuhkan. Menurut hakim pengadilan niaga Semarang, dalam hal pengajuan rehabilitasi ini pun masih sangat jarang ditemukan di Indonesia. Sebaliknya dalam hal perseroan terbatas tersebut berada di dalam keadaan insolvensi, perseroan terbatas tersebut tidak lagi memiliki eksistensi setelah pemberesan harta pailit selesai dilakukan. Eksistensi tersebut hanya ada pada saat proses pemberesan harta pailit dilakukan sebelum perseroan terbatas tersebut bubar sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Pasal 142 ayat (1) huruf e.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences 300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Mrs Christiana Sundari
Date Deposited:	27 Aug 2015 11:07
Last Modified:	28 Aug 2023 00:38
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/574

Actions (login required)

View Item