Mayasari, Artika (2014) PELAKSANAAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 JO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Other thesis, PRODI ILMU HUKUM UNIKA SOEGIJAPRANATA.
|
Text (COVER)
10.20.0004 Artika Mayasari COVER.pdf Download (131kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
10.20.0004 Artika Mayasari BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) |
|
|
Text (BAB II Available Document Only in Soegijapranata Catholic University)
10.20.0004 Artika Mayasari BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB) |
|
|
Text (BAB III Available Document Only in Soegijapranata Catholic University)
10.20.0004 Artika Mayasari BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB) |
|
|
Text (BAB IV Available Document Only in Soegijapranata Catholic University)
10.20.0004 Artika Mayasari BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (55kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
10.20.0004 Artika Mayasari DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (48kB) | Preview |
Abstract
Dalam perkembangan pertanahan di Indonesia, fungsi tanah telah mengalami banyak perkembangan. Awalnya fungsi tanah hanya untuk pemenuhan terhadap kepentingan perorangan namun sekarang kedudukan tanah sebagai pemenuh bagi kepentingan masyarakat luas. Salah satunya adalah pengadaan tanah dalam pembangunan bagi kepentingan umum, hal tersebut dilakukan karena pembangunan ini memerlukan tanah yang sangat luas namun negara tidak memiliki tanah yang cukup untuk memenuhi pembangunan tersebut sehingga seringkali tanah atau/ lahan yang diperlukan merupakan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat dan sebagai konsekuensinya dilakukan pelepasan hak atas tanah kepada pemerintah. Menurut Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 jo Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ini dapat dilakukan dengan memberikan ganti rugi bagi pemegang hak atas tanah. Permasalahan yang seringkali timbul pada kasus-kasus pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah mengenai penetapan harga ganti rugi tanah yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harga yang semestinya. Hal ini tentu saja merugikan pemilik hak yang tanahnya dipergunakan oleh pemerintah. Salah satu kasus yang terjadi adalah pada pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo sesi II di Desa Lemahireng, Bawen. Pembangunan jalan tol Semarang-Solo merupakan salah satu bagian jalan tol Trans Jawa yang pembangunannya dibagi menjadi 4 sesi, dengan total panjang keseluruhan 75 kilometer. Dasar hukum ketetapan proyek ini berasal dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 620/1/2012 tertanggal 11 Januari 2012 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo sesi II Ungaran-Bawen. Masalah yang muncul saat masyarakat Lemahireng merasa dirugikan oleh harga ganti rugi yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan oleh warga tidak membuahkan hasil dan menunjukkan bahwa adanya perampasan hak secara sepihak yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengadaan tanah tersebut. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menjelaskan bagaimana proses pemberian ganti rugi pembebasan tanah bagi pembangunan jalan tol Semarang-Solo ditinjau dari Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 jo nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 342 Constitutional and administrative law |
| Divisions: | Faculty of Law and Communication |
| Depositing User: | Mrs Fransiska Septiana |
| Date Deposited: | 27 Aug 2015 02:09 |
| Last Modified: | 27 Aug 2015 02:09 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/540 |
Actions (login required)
 |
View Item |
