GUNAWAN, JULIUS KEVIN (2015) PERAN DINAS KESEHATAN TERHADAP INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN, DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN (STUDI KASUS PRODUK MIE BASAH INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG). Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata Semarang.
|
Text (COVER)
11.20.0002 Julius Kevin Gunawan COVER.pdf Download (931kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
11.20.0002 Julius Kevin Gunawan BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB) |
|
|
Text (BAB II available document only in Soegijapranata Catholic University)
11.20.0002 Julius Kevin Gunawan BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB) |
|
|
Text (BAB III available document only in Soegijapranata Catholic University)
11.20.0002 Julius Kevin Gunawan BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (476kB) |
|
|
Text (BAB IV available document only in Soegijapranata Catholic University)
11.20.0002 Julius Kevin Gunawan BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
11.20.0002 Julius Kevin Gunawan DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (154kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
11.20.0002 Julius Kevin Gunawan LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Skripsi dengan judul “PERAN DINAS KESEHATAN TERHADAP INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN, DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN (STUDI KASUS PRODUK MIE BASAH INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG)” mempunyai latar belakang bahwa memproduksi pangan yang aman dan sehat adalah kewajiban dari seluruh pelaku usaha. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan mutu dan keamanan pangan IRTP adalah dengan mewajibkan pelaku usaha pangan harus memiliki SPP-IRT. Namun ada pengecualian terhadap kewajiban untuk memiliki SPP-IRT, khususnya produk pangan yang memiliki masa kedaluwarsa kurang dari 7 (tujuh) hari. Salah satunya adalah mie basah. Ironisnya sebagian besar Kejadian Luar Biasa Keracunan Makanan diakibatkan oleh industri rumah tangga pangan yang dibebaskan untuk memiliki SPP-IRT. Dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, Dinas Kesehatan adalah pihak yang berperan dalam menyelenggarakan pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, perumusan masalahnya yaitu bagaimana peran Dinas Kesehatan terhadap industri rumah tangga pangan, dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam menjalankan perannya. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode studi lapangan dan studi pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, tidak semua pelaku usaha industri rumah tangga mie basah menerapkan cara produksi pangan yang baik, bahkan ditemui pelaku usaha yang memproduksi mie basah dengan menggunakan formalin. Sementara Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang yang berwenang dalam pemberian SPP-IRT maupun pengawasan terhadap IRTP belum berperan secara maksimal. DKK Semarang juga menghadapi beberapa hambatan baik yang berasal dari dalam, pelaku usaha maupun peraturan penundang-undangan, sehingga menjadikan kinerjanya kurang maksimal. Kesimpulannya bahwa dalam menjalankan perannya Dinas Kesehatan Kota Semarang telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, namun masih dapat ditemui kinerja dari DKK Semarang yang kurang maskimal karena beberapa hambatan yang ada.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences 300 Social Sciences > 330 Economics 300 Social Sciences > 340 Law |
| Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
| Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
| Date Deposited: | 27 Aug 2015 11:03 |
| Last Modified: | 13 Jul 2023 01:16 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/537 |
Actions (login required)
 |
View Item |
