AJI W, DHIMAS RHAMA (2015) PASAL 2 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA. Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata Semarang.

Preview	Text (COVER) 10.20.0040 Dhimas Rhama Aji W COVER.pdf Download (277kB) | Preview
	Text (BAB I) 10.20.0040 Dhimas Rhama Aji W BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB)
	Text (BAB II available document only in Soegijapranata Catholic University) 10.20.0040 Dhimas Rhama Aji W BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text (BAB III available document only in Soegijapranata Catholic University) 10.20.0040 Dhimas Rhama Aji W BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (469kB)
	Text (BAB IV available document only in Soegijapranata Catholic University) 10.20.0040 Dhimas Rhama Aji W BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10.20.0040 Dhimas Rhama Aji W DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) 10.20.0040 Dhimas Rhama Aji W LAMPIRAN.pdf Download (247kB) | Preview

Abstract

Dalam lingkungan bangsa yang majemuk secara budaya, ras, suku dan agama seperti Indonesia, perkawinan campur seperti perkawinan beda agama merupakan suatu keniscayaan dan sulit untuk dihindari. Dalam perpsektif Hak Asasi Manusia (HAM) dikatakan bahwa hak membentuk suatu keluarga melalui perkawinan merupakan hak prerogatif pasangan calon suami-isteri yang sudah dewasa. Penelitian ini membahas 2 (dua) permasalahan yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghambat perkawinan beda agama di Indonesia dan pembentukan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian yuridis empiris. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris berharap dapat memberikan makna dan nilai terhadap hukum serta dapat menjelaskan fakta-fakta sosial melalui norma hukum yang ada. Fakta-fakta sosial yang dimakud adalah meskipun Pasal 2 ayat (1) undang undang perkawinan mengharuskan kepada calon pasangan suami-isteri menikah dengan agama yang sejenis tetapi dalam kenyataannya perkawinan beda agama tetap saja terjadi. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka, wawancara dan studi dokumen. Analisis dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendiskriminasikan hak asasi manusia dan menghambat calon pasangan suami-isteri yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu dalam pembentukan rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempuh berbagai macam tindakan pro dan kontra. Dalam Pasal 2 RUU Perkawinan tahun 1973 dari partai yang berbasis agama Islam PPP menentang keras Pasal 2 RUU tersebut karena bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah menempuh berberapa kali rapat dan musyawarah akhirnya pada tanggal 21 desember 1973 ditemukan kata sepakat terhadap RUU Perkawinan yang baru. Sehingga pada tanggal 22 Desember 1973 RUU tersebut diajukan dalam sidang pleno DPR dan pada tanggal 2 Januari 1974 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbentuk dan disahkan oleh Presiden Soeharto.

Actions (login required)

View Item