Sihaloho, Priwan (2014) PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA TENGAH. Other thesis, PRODI ILMU HUKUM UNIKA SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text (COVER) 09.20.0051 Priwan Sihaloho COVER.pdf Download (382kB) | Preview
	Text (BAB I) 09.20.0051 Priwan Sihaloho BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB)
	Text (BAB II Available Document Only in Soegijapranata Catholic University) 09.20.0051 Priwan Sihaloho BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text (BAB III Available Document Only in Soegijapranata Catholic University) 09.20.0051 Priwan Sihaloho BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text (BAB IV Available Document Only in Soegijapranata Catholic University) 09.20.0051 Priwan Sihaloho BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (56kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 09.20.0051 Priwan Sihaloho DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (101kB) | Preview

Abstract

Gubernur memberikan izin lingkungan kepada setiap pelaku usaha/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun setelah mendapatkan izin tersebut pada perjalanannya ada pelaku yang melanggar ketentuan di bidang lingkungan hidup, meskipun sudah ada yang diberikan sanksi. Sehingga perlu diteliti dengan judul Penerapan sanksi administratif oleh Pemerintah daerah provinsi jawa tengah dalam Penanganan perkara lingkungan hidup di provinsi Jawa tengah dengan perumusan masalah 1). Bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan sanksi administratif pola penanganan perkara lingkungan hidup? 2). Bagaimanakah penerapan sanksi administratif yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada perkara lingkungan hidup? 3). Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan sanksi administratif pada penanganan perkara lingkungan hidup dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif. Dengan didukung data primer dan sekunder serta menganalisis dengan teori hukum, asas hukum dan peraturan yang terkait pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pengaturan kewenangan, pelaksanaan penerapan sanksi administratif serta hambatan dan solusi yang dilakukan oleh BLH Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/16/2008 tanggal 28 Juli tentang Pendelegasian Tugas Dan Wewenang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah penerapan sanksi administratif dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Dalam penerapannya kewenangan yang telah didelegasikan oleh Gubernur kepada Kepala BLH Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur karena pada penerapannya kewenangan yang didelegasikan bercampur dengan kewenangan mandat. Pada penerapannya BLH mendapatkan hambatan seperti anggaraan yang terbatas, jumlah PPLHD yang tidak sesuai dengan jumlah usaha/kegiatan yang harus diawasi meskipun demikian BLH tetap bekerja secara maksimal dalam penjatuhan sanksi administratif

Actions (login required)

View Item