PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PT. FREEPORT INDONESIA SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI MIMIKA PROVINSI PAPUA

MAGAL, HARUM (2014) PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PT. FREEPORT INDONESIA SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI MIMIKA PROVINSI PAPUA. Other thesis, PRODI ILMU HUKUM UNIKA SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text (COVER) 08.20.0058 Harun Magal COVER.pdf Download (440kB) | Preview
	Text (BAB I) 08.20.0058 Harun Magal BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB)
	Text (BAB II Available Document Only in Soegijapranata Catholic University) 08.20.0058 Harun Magal BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB)
	Text (BAB III Available Document Only in Soegijapranata Catholic University) 08.20.0058 Harun Magal BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (681kB)
	Text (BAB IV Available Document Only in Soegijapranata Catholic University) 08.20.0058 Harun Magal BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 08.20.0058 Harun Magal DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (50kB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) 08.20.0058 Harun Magal LAMPIRAN.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Kegiatan Pertambangan PT. Freeport Indonesia secara tidak langsung berdampak pada kerusakan lingkungan, sengaja atau pun tidak sengaja, hasil limbah PT. Freeport mencemari dan merusak lingkungan hidup. Pengawasan dan penegakan hukum harus lebih diperhatikan oleh pemerintah, sebab pemerintah memiliki kewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur tentang pengawasan Pemerintah terhadap PT. Freeport Indonesia, mengetahui pelaksanaan pengawasan Pemerintah terhadap PT. Freeport Indonesia dan mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah dalam tugas pengawasan terhadap PT. Freeport Indonesia serta cara mengatasinya. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian di Jakarta, yaitu: Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Kantor Kementerian Pertambangan dan Energi, Kantor Menteri Kehutanan dan Kantor Freeport Indonesia. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pihak Menteri Lingkungan Hidup, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), pihak Kantor Freeport Indonesia di Jakarta dan Pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data dianalisis secara kualitatif dan sistematis serta disajikan dalam bentuk skripsi. Ketentuan Hukum Tentang Pengawasan Pemerintah Terhadap PT. Freeport: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; Pasal 4, 6, dan 140 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 96, 97 dan 98 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Pasal 4 dan Pasal 71 sampai 75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 431 Tahun 2008. Secara realitas pelaksanaan pengawasan belum maksimal. Hal ini karena Kementerian Lingkungan Hidup hanya berpatokan pada data yang ada di Pemerintah Daerah. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup beberapa tahun belakangan ini tidak melakukan pengawasan secara langsung di lapangan. Namun demikian, PT. Freeport secara regulasi sudah melakukan laporan dalam kurun waktu tiga bulan berturut-turut yang didasarkan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 431 Tahun 2008. Laporan ini diberikan kepada Kementerian Lingkungan hidup setelah diketahui kemudian diberikan kepada Kementerian ESDM. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah adalah situasi keamanan di sekitar area operasi dari PT. Freeport, Keterbatasan petugas pemantau atau pengawas di daerah sehingga akses pengaduan dan pemantauan menjadi lambat, Kondisi geografis yang tidak mendukung, Jarang ada lembaga lain yang melakukan penelitian di PT. Freeport. Cara mengatasi adalah Pemerintah pusat langsung turun lokasi dan memantau di lapangan dan peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Law Protection
Divisions:	Faculty of Law and Communication
Depositing User:	Mrs Fransiska Septiana
Date Deposited:	27 Aug 2015 10:55
Last Modified:	27 Aug 2015 10:55
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/506

Actions (login required)

View Item