ANGGRAINI, NOVITA (2015) PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PELABELAN PRODUK MAKANAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999. Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata Semarang.

Preview	Text (COVER) 11.20.0011 Novita Anggraini - COVER.pdf Download (527kB) | Preview
	Text (BAB I) 11.20.0011 Novita Anggraini - BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB II avalible document only in Soegijapranata Catholic University)) 11.20.0011 Novita Anggraini - BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text (BAB III avalible document only in Soegijapranata Catholic University)) 11.20.0011 Novita Anggraini - BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text (BAB IV) 11.20.0011 Novita Anggraini - BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 11.20.0011 Novita Anggraini - DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) 11.20.0011 Novita Anggraini - LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pelabelan Produk Makanan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” dilatarbelakangi karena harus diperhatikan bagi para pelaku usaha home industry adalah kelengkapan label dan dampaknya bagi para calon konsumen. Konsumen harus bersikap kritis, teliti dan cermat terhadap produk olahan makanan yang akan konsumsi agar terhindar dari kerugian yang akan timbul dikemudian hari. Seperti yang tertuang dalam Pasal 8 Huruf i Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai label makanan, maka penelitian ini tentang label olahan makanan home industry khususnya olahan kerupuk ikan tengiri yang beredar di Kabupaten Jepara Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Pencarian data dilakukan dengan observasi dan wawancara. dan data yang didapatkan akan diolah dan dianalisisis dan akan disusun menjadi bentuk uraian. Pada penelitian ini bertujuan untuk Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha makanan terhadap konsumen akibat pelabelan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan pelabelan produk makanan?, Bagaimana peranan Dinas terkait dalam hal pengawasan dan standarisasi pelabelan produk makanan?, Faktor apa saja yang menghambat pelaku usaha makanan untuk melakukan pelabelan yang sesuai dengan perundang-undangan? Ketiga pelaku usaha tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ataupun peraturan pemerintah mengenai label. Dinas Kesehatan kekurangan sumber daya manusia keterkaitannya dengan tenaga pengawas pangan kabupaten atau kota (District Food Inspector/DFI). Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus sering melakukan survei dan pengecekan terhadap makanan yang tak berlabel dan mendatangi langsung untuk memberikan pengarahan langsung dengan pelaku usaha dan bertindak tegas sehingga pelaku usaha dapat mengikuti peraturan yang sudah berlaku sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan dari Pemerintah. Tanggal kadaluarsa kerupuk ikan itu harus dibuat, walaupun pelaku usaha berproduksi setiap hari, petunjuk kode produksi bisa memakai metode manual dengan memberikan cap tanggal pada label kemasan kerupuk, dan mengikuti pedoman pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Actions (login required)

View Item