HADIMAN, GUSIDO TRI (2015) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG. Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata Semarang.
|
Text (COVER)
09.20.0087 gusido Tri Hadiman - COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text (BAB I)
09.20.0087 gusido Tri Hadiman - BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
||
Text (BAB II avalible document only in Soegijapranata Catholic University)
09.20.0087 gusido Tri Hadiman - BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (482kB) |
||
Text (BAB III avalible document only in Soegijapranata Catholic University)
09.20.0087 gusido Tri Hadiman - BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (995kB) |
||
Text (BAB IV)
09.20.0087 gusido Tri Hadiman - BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
||
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
09.20.0087 gusido Tri Hadiman - DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
09.20.0087 gusido Tri Hadiman - LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Tindak pidana desersi merupakan perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dari seorang militer. Perkara desersi ditangani melalui sistem peradilan yang bersifat khusus yaitu peradilan militer. Pertimbangan Hakim Militer nantinya yang akan menentukan berat atau ringannya putusan terhadap terdakwa. Diharapkan Putusan tersebut adil, tepat serta bermanfaat bagi kepentingan kesatuan militer. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer II-10 Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian yang diperoleh, pelaksanaan tugas dan kewengangan Hakim Militer berpedoman pada asas kesatuan komando dan kepentingan militer. Dalam memutus perkara desersi di Pengadilan Militer II-10 Semarang Majelis Hakim memperhatikan berbagai pertimbangan yaitu sikap terdakwa dalam proses persidangan, keterangan yang diberikan oleh terdakwa, penyebab tindak pidana, prestasi dan kontribusi dalam kesatuan militer, serta niat terdakwa untuk kembali berdinas. Penerapan sanksi pidana di Pengadilan Militer II-10 Semarang tidak terlalu berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah perkara yang masuk. Berat atau ringannya putusan belum tentu mempengaruhi penegakkan hukum dan dapat mengurangi jumlah perkara desersi yang masuk. Sikap seorang prajurit dan tindakan dari kesatuan juga dapat berpengaruh dalam hal penegakkan hukum terhadap perkara desersi. Diperlukan koordinasi yang baik bagi aparat penegak hukum di lingkungan Peradilan Militer dalam proses peradilan. Dalam memutus perkara desersi harus ditegakkan sesuai perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya keadilan, mengingat kesatuan militer merupakan institusi yang mengutamakan kedisiplinan
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law |
Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
Date Deposited: | 23 Oct 2015 09:28 |
Last Modified: | 13 Jul 2023 01:49 |
URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/4735 |
Actions (login required)
View Item |