PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA (SUATU KAJIAN KOMPARATIF)

SUSILOWATI, NOVIE (2015) PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA (SUATU KAJIAN KOMPARATIF). Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 09.20.0074 Novie Susilowati - COVER.pdf Download (985kB) | Preview
	Text (BAB I) 09.20.0074 Novie Susilowati - BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB II avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 09.20.0074 Novie Susilowati - BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (597kB)
	Text (BAB III avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 09.20.0074 Novie Susilowati - BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB IV) 09.20.0074 Novie Susilowati - BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (783kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 09.20.0074 Novie Susilowati - DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (789kB) | Preview

Abstract

Tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) seiring dengan kemajuan teknologi saat ini menjadi salah satu dari kejahatan transnasional yang sangat mengkhawatirkan. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan peraturan mengenai tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) di tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Australia. Ketiga negara ini dipilih karena Indonesia dan Malaysia merupakan tempat transit favorit atau daerah penyebrangan para penyelundup manusia (people smuggling) dengan tujuan Australia. Kajian perbandingan penting dalam rangka memperbaiki dan memperbaharui peraturan perundang-undangan Indonesia berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) yang terjadi di Indonesia saat ini (ius constitutum). Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitan yuridis normatif dan yuridis komparatif, yaitu penulis melakukan kajian hukum yang normatif dengan melakukan perbandingan terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penyusunan skripsi ini. Malaysia menangani tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) disamakan dengan saat menangani imigran illegal biasa. Hal tersebut menjadi kelemahan Malaysia, karena penyelundupan manusia (people smuggling) berbeda dengan imigran illegal. Australia memiliki kelebihan sendiri yaitu, mempunyai satu bagian khusus dari Migration Act 1958 No. 62, 1958 as amended yang khusus mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling). Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan lain yang mendukung Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling). Namun tidak ada bagian khusus yang mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling). Berdasarkan hasil penelitian bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling), saat ini tidak cukup memadahi untuk memerangi tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling).Untuk itu penulis menyarankan adanya pembaharuan hukum guna memperbaiki formulasi hukum pidana Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) di masa yang akan datang (ius constituendum). Kata kunci : tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling), formulasi hukum pidana (peraturan perundang-undangan pidana) ,perbandingan hukum pidana, pembaharuan hukum pidana

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 341 Law of nations 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Mrs Christiana Sundari
Date Deposited:	23 Oct 2015 09:22
Last Modified:	23 Oct 2015 09:22
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/4731

Actions (login required)

View Item