EVALUASI PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN ATAS TRANSAKSI OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH, STUDI KASUS DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH

ANDITYA, MARIA MERRY (2015) EVALUASI PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN ATAS TRANSAKSI OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH, STUDI KASUS DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH. Other thesis, Prodi Perpajakan Unika Soegijapranata Semarang.

Preview	Text (COVER) 12.31.0046 Maria Merry Pri Anditya - COVER.pdf Download (111kB) | Preview
	Text (BAB I) 12.31.0046 Maria Merry Pri Anditya - BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB)
	Text (BAB II avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 12.31.0046 Maria Merry Pri Anditya - BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)
	Text (BAB III avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 12.31.0046 Maria Merry Pri Anditya - BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (58kB)
	Text (BAB IV avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 12.31.0046 Maria Merry Pri Anditya - BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (50kB)
	Text (BAB V) 12.31.0046 Maria Merry Pri Anditya - BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (28kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 12.31.0046 Maria Merry Pri Anditya - DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (26kB) | Preview

Abstract

Sebagai bendaharawan yang berkewajiban memotong dan atau memungut transaksi dengan rekanan atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4(2) wajib menggunakan peraturan yang semestinya. Bagi bendaharawan yang memungut PPh Pasal 23 berkewajiban membuat bukti potong untuk diserahkan kepada rekanan. Melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pada penelitian ini penulis melakukan evaluasi penghitungan pada bendaharawan pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah saat melakukan pemotongan atau pemungutan. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan tidak menemukan kesalahan pada penghitungan tarif pajak. Tetapi ada kesalahan pada penyetoran PPh Pasal 23 yang harus melakukan pemi

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences 300 Social Sciences > 340 Law > 343 Military, defense, public property, tax, trade & industrial law
Divisions:	Faculty of Economics and Business > Department of Taxation
Depositing User:	Mrs Christiana Sundari
Date Deposited:	21 Oct 2015 02:14
Last Modified:	24 May 2023 07:06
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/4716

Actions (login required)

View Item