PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN DAN KEPEMILIKAN HASIL HUTAN (KAYU MERANTI) YANG TIDAK ILENGKAPI BERSAMASAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (STUDI KASUS PN SMG.no perkara 144/Pid B/ 2006)

RIYANTO, YANUAR MUNCAR (2007) PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN DAN KEPEMILIKAN HASIL HUTAN (KAYU MERANTI) YANG TIDAK ILENGKAPI BERSAMASAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (STUDI KASUS PN SMG.no perkara 144/Pid B/ 2006). Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 03.20.0037 Yanuar Muncar Riyanto COVER.pdf Download (73kB) | Preview
	Text (BAB I) 03.20.0037 Yanuar Muncar Riyanto BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)
	Text (BAB II avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 03.20.0037 Yanuar Muncar Riyanto BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB)
	Text (BAB III avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 03.20.0037 Yanuar Muncar Riyanto BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text (BAB IV) 03.20.0037 Yanuar Muncar Riyanto BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 03.20.0037 Yanuar Muncar Riyanto DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (54kB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) 03.20.0037 Yanuar Muncar Riyanto LAMPIRAN.pdf Download (39kB) | Preview

Abstract

Sebagai Negara yang berada di garis katulistiwa,Indonesia memiliki kelebihan tersendiri daripada Negara lain.Salah satunya adalah mempunyai kekayaan alam dan hasil hutan yang melimpah ruah.Namun sangat disayangkan dari tahun ketahun kondisi hutan dinegeri ini sangat memperihatinkan. Bayangkan setiap tahun Indonesia mengalami kerugian berjumlah milyaran rupiah, akibat dari penjarahan dan pengangkutan serta kepemilikan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis memilih judul “Pemeriksaan perkara tindak pidana pengangkutan dan kepemilikan hasil hutan (Kayu Meranti) yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)”, dengan harapan untuk menyadarkan semua elemen masyarakat dan pihak-pihak terkait agar dapat saling bekerjasama di dalam memberantas segala bentuk pelanggaran hukum di Indonesia termasuk pencurian dan penjarahan kayu. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim di dalam memutus perkara tindak pidana pengangkutan dan kepemilikan hasil hutan (Kayu Meranti ) yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), selain itu untuk mengetahui hambatan - hambatan yang dihadapi oleh hakim didalam memeriksa dam memutuskan perkara tindak pidana pengangkutan dan kepemilikan hasil hutan ( Kayu Meranti ) yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif yaitu hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menguji data dengan konsep, teori, doktrin, dan peraturan perundang – undangan yang terkait untuk mencapai kejelasan mengenai pokok permasalahan.Penelitian dilakukan di Pengadilan negeri Semarang, sedangkan kriteria sampel dalam penelitian ini adalah putusan tentang perkara tindak pidana pengangkutan dan kepemilikan hasil hutan (kayu meranti) yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) pada tahun 2006. Berdasarkan dari hasil penelitian di ketahui bahwa pertimbangan hakim di dalam memutus perkara tindak pidana pengangkutan dan kepemilikan hasil hutan ( Kayu Meranti ) yang tidak di lengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ( SKSHH ) di dasarkan pada Teori Pertimbangan Hakim serta pertimbangan fakta-fakta, yuridis, psikologis, dan sosiologis. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pengangkutan dan kepemilikan hasil hutan (Kayu Meranti) terdiri dari 2 (dua) hambatan yaitu hambatan yang berasal dari luar ( faktor eksternal ) atau kondisi sebenarnya yang terjadi disaat persidangan berlangsung dan Hambatan yang berasal dari dalam ( faktor internal ) atau kemampuan pikir hakim sendiri didalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana tersebut.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 360 Social problems and social services > 364 Criminology
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Mrs Christiana Sundari
Date Deposited:	05 Oct 2015 01:33
Last Modified:	05 Oct 2015 01:33
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/4079

Actions (login required)

View Item