ESAIE, VATREAN (2007) STATUS PERKAWINAN ORANG KATOLIK YANG DILAKUKAN SETELAH PERKAWINAN SEBELUMNYA PUTUS KARENA PERCERAIAN SIPIL. Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 03.20.0030 Vatrean Esaie COVER.pdf Download (138kB) | Preview
	Text (BAB I) 03.20.0030 Vatrean Esaie BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB)
	Text (BAB II avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 03.20.0030 Vatrean Esaie BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text (BAB III avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 03.20.0030 Vatrean Esaie BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB)
	Text (BAB IV) 03.20.0030 Vatrean Esaie BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 03.20.0030 Vatrean Esaie DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (74kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status perkawinan orang Katolik yang dilakukan setelah perkawinan sebelumnya putus karena perceraian sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Janis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung oleh data primer. Data sekunder diperoleh peneliti dari data yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data sekunder ini dapat berupa komentar, interpretasi atau penggolongan terhadap data primer. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil obyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun sampel yang dipilih adalah perceraian orang Katolik yang terjadi pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Hasil penelitian menunjukan bahwa gugatan perceraian orang Katolik yang dikabulkan di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Stbld 1917, tahun 2002 terdapat 12 perceraian, tahun 2003 ada 8 perceraian, tahun 2004 ada 10 perceraian, tahun 2005 dan tahun 2006 masing-masing 13 perceraian. Sedangkan berdasarkan Stbld 1933, tahun 2002 ada 14 perceraian, tahun 2003 ada 12 perceraian, tahun 2004 ada 21 perceraian, tahun 2005 ada 12 perceraian dan tahun 2006 ada 13 perceraian. Berdasarkan data tersebut, perceraian sipil banyak dilakukan oleh orang Katolik karena perceraian sipil dianggap lebih mudah dari pada melalui pengadilan gereja. Namun, dalam perkawinan Katolik tidak dikenal adanya perceraian, karena sifat perkawinan monogam dan tak terputuskan. Gereja Katolik tidak akan memberkati dan mengesahkan perkawinan pasangan yang ingin menikah lagi secara Katolik, meskipun perkawinan yang sudah ada sebelumnya telah putus karena perceraian sipil, karena perceraian sipil melalui pengadilan negeri yang dilakukan pada perkawinan Katolik tersebut tidak diakui dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam gereja Katolik. Selama masih menjadi pemeluk agama Katolik, perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan sebelumnya putus karena perceraian sipil tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUP. Oleh karena perkawinan yang demikian itu tidak memenuhi syarat, maka perkawinan tersebut tidak sah. Bagi pasangan dalam perkawinan Katolik yang telah bercerai secara sipil dan hidup dalam perkawinan berikutnya yang tidak sah, maka akan dikenai sanksi rohani, yaitu tidak boleh menerima sakramen ekaristi atau komuni. Namun, gereja tetap memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang serta mengajak mereka untuk sebisanya tetap mengahayati hidup menggereja, dan tidak menjauhkan diri dari komunitasnya.

Actions (login required)

View Item