WHENDY M, WENDELINUS (2007) PENGENAAN SANKSI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELANGGAR PERATURAN PEMERINTAH RI No. 30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI BADAN KESBANGLINMAS PROVINSI JAWA TENGAH). Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 02.20.0097 Wendelinus Whendy M COVER.pdf Download (102kB) | Preview
	Text (BAB I) 02.20.0097 Wendelinus Whendy M BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB)
	Text (BAB II avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 02.20.0097 Wendelinus Whendy M BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text (BAB III avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 02.20.0097 Wendelinus Whendy M BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	Text (BAB IV) 02.20.0097 Wendelinus Whendy M BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 02.20.0097 Wendelinus Whendy M DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) 02.20.0097 Wendelinus Whendy M LAMPIRAN.pdf Download (53kB) | Preview

Abstract

Pegawai pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus sadar akan tanggung jawabnya untuk melaksanakan aktivitas di segala bidang pemerintahan guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan merata. Dalam hal ini keberhasilan pemerintah sangat didukung oleh peran aktif dan partisipasi para pegawai dan masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah merupakan peleburan atau penggabungan dua organisasi yaitu Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Tengah dan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Sebagai suatu organisasi yang termasuk organisasi yang ada dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah memiliki pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dijadikan bahan kajian untuk menilai tingkat kedisiplinan pegawai dan langkah-langkah penegakan disiplin yang diterapkan dalam organisasi pemerintahan di tingkat Provinsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengenaan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi kasus di Badan Kesbanglinmas Provinsi Jawa Tengah)”. Permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah pelanggaran atau tindakan indisipliner bisa terjadi di lingkungan Badan Kesbanglinmas Provinsi Jawa Tengah ?, (2) Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Pemerintah RI No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kesbanglinmas Provinsi Jawa Tengah ?, (3) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengenaan sanksi hukuman disiplin dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kesbanglinmas Provinsi Jawa Tengah ?. Jawa Tengah ?. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yang ditinjau dari sudut hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran disiplin yang terjadi di Badan Kesbanglinmas Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam kurun waktu tahun 2002-2006, baik pada pelanggaran disiplin ringan, pelanggaran disiplin sedang, maupun pelanggaran disiplin berat. Pelanggaran disiplin yang terjadi karena disebabkan masih rendahnya tingkat kedisiplinan dari pegawai, sistem administrasi kepegawaian yang kurang baik, dan masih lemahnya penegakan hukum. Dengan penjatuhan sanksi yang tegas dari pejabat yang berwenang diharapkan dapat menekan terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesbanglinmas Provinsi Jawa Tengah.

Actions (login required)

View Item