SISTEM PEREKRUTAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU PADA SATUAN KEAMANAN DAN ISI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA, SEMARANG (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN) Studi Kasus LPSDM dan Satuan Keamanan (Satpam) Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang

WIBOWO, ARI (2008) SISTEM PEREKRUTAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU PADA SATUAN KEAMANAN DAN ISI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA, SEMARANG (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN) Studi Kasus LPSDM dan Satuan Keamanan (Satpam) Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang. Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 02.20.0050 Ari Wibowo COVER.pdf Download (47kB) | Preview
	Text (BAB I) 02.20.0050 Ari Wibowo BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB)
	Text (BAB II avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 02.20.0050 Ari Wibowo BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	Text (BAB III avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 02.20.0050 Ari Wibowo BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB)
	Text (BAB IV) 02.20.0050 Ari Wibowo BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (40kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 02.20.0050 Ari Wibowo DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (35kB) | Preview

Abstract

Era globalisasi dan pasar bebas belum berjalan sepenuhnya. Akan tetapi aroma persaingan antar perusahaan barang dan jasa semakin ketat, dimana perusahaan tersebut harus meminimalkan pengeluaran, seperti melalui buruh kontrak dan tidak memberikan hak buruh yang telah diatur undang-undang, banyak buruh yang tidak mengetahui peraturan ketenagakerjaan, tetapi faktor langkanya pekerjaan membuat mereka bertahan dan tidak berani menuntut. Pekerja yang mendapat kesempatan kerja dari pengusaha, sebelum melakukan pekerjaan, maka ada perjanjian terlebih dahulu yaitu perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja dapat diadakan untuk waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian bersyarat, yakni dipersyaratkan harus dibuat secara tertulis dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila tidak dibuat secara tertulis, maka perjanjian tersebut dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (Pasal 57 Ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat dipersyaratkan adanya masa percobaan, dan apabila dalam perjanjiannya terdapat/diadakan masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, maka klausul tersebut dianggap sebagai tidak pernah ada (batal demi hukum). Karena itulah penulis mengambil judul: “SISTEM PEREKRUTAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU PADA SATUAN KEAMANAN (SATPAM) DAN ISI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG (Ditinjau dari Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)”. Teknik pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis, dan spesifikasi Deskriptif Analitis yaitu dengan cara melihat pelaksanaan peraturan Perundang–undangan yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, belum berjalan dengan baik dan masih terjadi hambatan, hambatan tersebut adalah : 1. Mengenai kedudukan organisasi LPSDM yang tidak terdaftar dalam struktur organisasi, tetapi diatur didalam pasal-pasal Ortala, dan tugas antara LPSDM dan BAU saling tumpang tindih dimana samasama mengatur tentang kepegawaian. 2. Isi perjanjian kerja waktu tertentu mengenai perekrutan Satuan Keamanan. Diantaranya sebagai berikut : dalam Pasal 2 mengenai Jangka waktu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003, Pasal 4 terdapat kalimat “apabila dalam masa berlakunya perjanjian kerja ini pihak kedua tidak cakap dalam melaksanakan tugas, maka Pihak Pertama berhak memutuskan perjanjian kerja ini”, Pasal 6 yang menyebutkan bahwa “karena sebab apapun Pihak Kedua tidak boleh mengajukan tuntutan apapun kepada Pihak Pertama” dan Pasal 8 mengenai penunjukan arbiter yang dilakukan oleh pihak pertama saja.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law 300 Social Sciences > 340 Law > 342 Constitutional and administrative law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Mrs Christiana Sundari
Date Deposited:	05 Oct 2015 01:39
Last Modified:	05 Oct 2015 01:39
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/4025

Actions (login required)

View Item