NUGROHO, AG. WAHYU CAHYO (2007) KAJIAN PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata.
|
Text (COVER)
01.20.0053 Ag. Wahyu Cahyo Nugroho COVER.pdf Download (198kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
01.20.0053 Ag. Wahyu Cahyo Nugroho BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (63kB) |
|
|
Text (BAB II avalible document only in Soegijapranata Catholic University)
01.20.0053 Ag. Wahyu Cahyo Nugroho BAB II.pdf Download (78kB) | Preview |
|
|
Text (BAB III avalible document only in Soegijapranata Catholic University)
01.20.0053 Ag. Wahyu Cahyo Nugroho BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB) |
|
|
Text (BAB IV)
01.20.0053 Ag. Wahyu Cahyo Nugroho BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
01.20.0053 Ag. Wahyu Cahyo Nugroho DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (62kB) | Preview |
Abstract
Indonesia termasuk salah satu Negara terkorup di dunia, tingginya korupsi menyebabkan korupsi yang besar bagi Negara. Persoalan korupsi di Indonesia ibarat sebuah lingkaran setan yang tidak diketahui ujung pangkalnya, dariman mengurangi dan bagaimana mencegahnya Kerugian di bidang keuangan dan perekonomian Negara menjadikan korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (ordinary crime akan tetapi keja.hatn luar biasa ( extra ordinary crime ). Korupsi disebut kejahatan - k(- jahatan luar biasa mempunyai sebab lain yaitu karena akibat yang ditimbulkan sangat besar yaitu membawa bangsa ini ke dalam kehancuran Kejahatan yang telah sedemikian membahayakan ini sulit diberantas oleh penyelenggara Negara yaitu Pemerintah. Pemerintah dinilai gagal memberantas tindak pidana korupsi ini karena para pelaku tindak pidana korupsi in] lebih banyak bebasnya daripada terbukti dia telah melakukan tindak pidana korupsi. Padahal pembuktian merupakan momentum yang sangat penting sebab pada tahap ini akan ditentukan benar atau tidaknya hal - hal yang terurai dalam surat dakwaan Persoalan yang sering kali dihadapi oleh penuntu umum adalah keadilan untuk merndapatkan bukti yang dapat memperkuat dakwaannya bahwa terdakwa melakukan korupsi, hal ini sangat berpengaruh dan hal inilah yang membuat lolosnya para koruptor, hal ini kemudian menimbuulkan perdebatan., banyak pihak menilai bahwa Sistem Pernbuktian Yang bias dilakukan kurang efektif atau kurang bisa diharapkan untuk dapat menyelesaikan kasus - kasus korupsi, kemudian timbul . Usulan - usulan untuk menggunakn Sistem Pembuktian Terbalik untuk bisa menjerat pelaku korupsi ( koruptor ) . Sistem pembuktian terbalik adalah sistem pembuktian yang lebih memberikan hak - hak pada terdakwa untuk membuktikan bahwa la tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi setelah penulis lakukan penelitian dan memang benar bahwa sistem pembuktian terbalik ini belum pernah digunakan dalam pembuktian di pengadilan karena memang sistem pecnbuktian terbalik ini belum memiliki peraturan pelaksanaan. Dari hasil penelitian maka bisa disimpulkan bahwa sistem pembuktian terbalik ini menunggu pemikiran dari pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanannya.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law |
| Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
| Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
| Date Deposited: | 05 Oct 2015 01:40 |
| Last Modified: | 05 Oct 2015 01:40 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/4015 |
Actions (login required)
 |
View Item |
