Wijaya, Christina Kurniawati (2012) TATA CARA EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN ARBITRASE BANI). Other thesis, Prodi Ilmu Hukum UNIKA Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 08.20.0010 Christina Kurniawati Wijaya COVER.pdf Download (517kB) | Preview
	Text (BAB I) 08.20.0010 Christina Kurniawati Wijaya BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB)
	Text (BAB II () 08.20.0010 Christina Kurniawati Wijaya BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text (BAB III) 08.20.0010 Christina Kurniawati Wijaya BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB)
	Text (BAB IV) 08.20.0010 Christina Kurniawati Wijaya BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 08.20.0010 Christina Kurniawati Wijaya DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (131kB) | Preview

Abstract

Tujuan penulisan hukum dengan judul “Tata Cara Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional” yaitu untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri dalam pemberian eksekuatur terhadap putusan arbitrase, untuk mengetahui tata cara eksekusi putusan arbitrase nasional dan untuk mengetahui hambatan–hambatan dalam peksekusi putusan arbitrase nasional. Metode yang dipakai dalam penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksi sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di dukung oleh data primer. Data sekunder yang digunakan dengan melakukan studi pustaka terhadap buku-buku maupun makalah yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa alternatif melalui arbitrase. Buku-buku atau makalah tersebut dapat diperoleh dengan membeli buku, meminjam di perpustakaan dan download lewat internet. Data primer berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat BANI dan pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permasalahan akan dianalisis dengan menggunakan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli. Kewenangan pemberian eksekuatur terhadap putusan arbitrase nasional menjadi kewenangan pengadilan negeri. Kewenangan tersebut terbatas pada pemeriksaan secara prosedural sehingga pengadilan negeri tidak berwenang menilai isi dari putusan arbitrase nasional hanya berwenang menilai putusan arbitrase nasional secara formal dengan dasar Pasal 62 UU No. 30 Tahun 1999. Tata cara pelaksanaan eksekusi pada putusan arbitrase nasional hampir sama dengan tata cara pelaksanaan eksekusi pada putusan pengadilan, hanya saja pada eksekusi putusan arbitrase melalui proses permohonan eksekuatur. Dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional sering dijumpai hambatan-hambatan yang berupa perlawanan terhadap putusan arbitrase dan juga hambatan berkaitan dengan obyek eksekusi baik obyek eksekusi yang berada di pihak ketiga, di luar negeri maupun obyek eksekusi yang sedang berada di sengketa lain. Kata kunci : eksekusi, arbitrase nasional, eksekuatur.

Actions (login required)

View Item