SUSANTO, EFFRI (2024) PENGATURAN PEMENUHAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT PADA SITUASI KRISIS KESEHATAN SEBAGAI PEDOMAN JAJARAN DOKKES POLRI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM KETAHANAN KESEHATAN NASIONAL. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.
|
Text
21.C2.0116 - EFFRI SUSANTO - COVER_a.pdf Download (588kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
21.C2.0116 - EFFRI SUSANTO - BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (742kB) |
|
|
Text
21.C2.0116 - EFFRI SUSANTO - BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (864kB) |
|
|
Text
21.C2.0116 - EFFRI SUSANTO - BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
21.C2.0116 - EFFRI SUSANTO - BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB) |
|
|
Text
21.C2.0116 - EFFRI SUSANTO - DAPUS_a.pdf Download (502kB) | Preview |
|
|
Text
21.C2.0116 - EFFRI SUSANTO - LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB) |
Abstract
Indonesia adalah negara rawan bencana yang menyebabkan krisis kesehatan a perlu upaya pemenuhan kesehatan dalam situasi krisis khususnya jajaran Dokkes Polri. Fungsi Dokkes Polri menjalankan peran dan tugas pokok berdasarkan Undang-undang Kepolisian dan Peraturan Kapolri. Fungsi Dokkes Polri menjalankan peran yang bukan tugas pokonya kerena sifatnya membantu dan mendukung tugas pokok kemenkes sebagai leading sector kesehatan di Indonesia. Dalam menjalankan perannya tersebut bersifat “subsidiaritas” kerena situasional membutuhkan representasi negara dan pemerintah untuk melayani masyarakat dan mewujudkan tujuan negara. Urgensi penerapan hukum kesehatan dan pedoman bagi jajaran Dokkes Polri sera koordinasi lintas sektor dengan instansi eksternal dalam penanggulangan krisis kesehatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pengaturan pemenuhan hak kesehatan masyarakat pada situasi krisis kesehatan guna mewujudkan sistem ketahanan kesehatan nasional di Indonesia?, (2) Bagaimana pedoman internal Jajaran Dokkes Polri dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat pada situasi krisis kesehatan untuk mewujudkan peran Polri dalam sistem ketahanan kesehatan nasional?, (3) Bagaimana konsep peraturan untuk mengoptimalkan sistem koordinasi, kolaborasi dan integrasi antara Polri dan Kemenkes serta stakeholder terkait lainnya dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat pada situasi krisis kesehatan guna mewujudkan ketahanan kesehatan nasional?. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penulisan kualitatif dan yuridis normatif, Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis Hasil penelitian ini: 1) Diperlukan reformulasi peraturan perundang-undangan sebagai pedoman Dokkes Polri dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat pada situasi krisis kesehatan, 2) Diperlukan upaya pengembangan regulasi di Lingkungan Polri yang terintegrasi dengan sistem kluster kesehatan Kemenkes guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jajaran Dokkes Polri dalam penanganan krisis kesehatan di Indonesia, 3) Konsep peraturan baru untuk optimalkan sistem koordinasi, kolaborasi dan itegrasi antara Polri dan Kementerian Kesehatan serta stakeholder terkait dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat pada situasi krisis kesehatan untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan di tindaklanjuti dengan MoU (Memorandum of Understanding) serta penyusunan PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang mengatur secara rinci mengenai substansi yang diperlukan dalam pemenuhan kesehatan dalam krisis kesehatan.
| Item Type: | Thesis (S2) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law |
| Divisions: | Graduate Program in Master of Law |
| Depositing User: | Mr Yosua Norman Rumondor |
| Date Deposited: | 13 Nov 2024 03:36 |
| Last Modified: | 13 Nov 2024 03:36 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/36280 |
Actions (login required)
 |
View Item |
