MAMBAIT, ANGGRY MORANGKY YOAN (2024) PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN (Studi Kasus Dinas P3A Kabupaten Timor Tengah Selatan). S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 21.C2.0051 - ANGGRY MORANGKY YOAN MAMBAIT - COVER_a.pdf Download (550kB) | Preview
	Text 21.C2.0051 - ANGGRY MORANGKY YOAN MAMBAIT - BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (655kB)
	Text 21.C2.0051 - ANGGRY MORANGKY YOAN MAMBAIT - BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (711kB)
	Text 21.C2.0051 - ANGGRY MORANGKY YOAN MAMBAIT - BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C2.0051 - ANGGRY MORANGKY YOAN MAMBAIT - BAB IV_a.pdf Restricted to Repository staff only Download (457kB)
Preview	Text 21.C2.0051 - ANGGRY MORANGKY YOAN MAMBAIT - DAPUS_a.pdf Download (491kB) | Preview
	Text 21.C2.0051 - ANGGRY MORANGKY YOAN MAMBAIT - LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara fakta yuridis dan fakta sosiologis. Secara yuridis terdapat berbagai regulasi secara berjenjang mengatur tentang pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, namun fakta sosiologis menunjukkan pelaksanaan pemenuhan hak oleh Dinas P3A Kabupaten TTS-UPTD PPA hanya berupa pendampingan yang tidak terjadwal, sehingga berpotensi tidak dilaksanakan secara optimal. Rumusan masalah penelitian yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan? 2)Bagaimana kendala pelaksanaanya? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris untuk menggambarkan pelaksanaan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, serta kendalanya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1) pelaksanaan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan meliputi pemenuhan hak penanganan perlindungan dan pemulihan, namun pelaksanaanya belum optimal pada pemenuhan hak penanganan aspek layanan kesehatan, layanan hukum, hak perlindungan aspek penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan, hak pemulihan aspek penguatan psikologis, hak pemulihan aspek pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban, hak pemulihan aspek penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman, hak pemulihan aspek penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban, hak atas informasi dalam hal pelaku telah selesai menjalani hukuman dan hak pemulihan setelah proses peradilan. 2) Kendala pelaksanaan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual meliputi lemahnya aspek struktur hukum (lemah manajeman organisasi dan personalia) berdampak pada koordinasi mitra dan komitmen kolekif yang lemah, aspek prasarana hukum (keterbatasan dana dan prasarana pendukung berupa kendaraan operasional), dan aspek kesadaran hukum (lemah pengetahuan dan pemahaman pendamping) karena belum ada pendidikan dan pelatihan khusus bersertifikasi bagi pendamping.

Actions (login required)

View Item